Bukan Lockdown, Ganjar Sebut Dukungan Masyarakat Dibutuhkan untuk Atasi Covid-19

Kompas.com - 28/01/2021, 07:09 WIB

Dwi NH,

Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Dwi NH

Penulis

Mikhael Gewati

Editor

Lihat Foto

Ganjar Pranowo mengungkapkan pendapatnya saat menanggapi desakan lockdown dari epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman di ruang kerja Gubernur Jateng, Rabu (27/1/2021).(Humas Pemprov Jateng)

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, sudah banyak negara yang menerapkan lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Namun usai lockdown dicabut, belakangan kasus Covid-19 kembali muncul di negara tersebut.

“Sekarang ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan selain lockdown. Sebab, yang dibutuhkan sebenarnya itu dukungan masyarakat,” kata Ganjar, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Pernyataan tersebut Ganjar sampaikan menanggapi desakan epidemolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman untuk menerapkan mekanisme lockdown.

Menurutnya, jika lockdown tidak bisa secara keseluruhan, ia meminta penerapan lockdown dilakukan di seluruh Pulau Jawa. Hal ini menyusul angka kasus positif Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai satu juta.

Oleh karenanya, sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan Covid-19 agar tidak bertambah parah.

Ganjar menegaskan, mengeluarkan statemen soal lockdown adalah hal mudah, tetapi penerapan di lapangan akan menimbulkan banyak masalah.

Orang nomor satu di Jateng ini mengatakan, mereka yang mengamini teori lockdown menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan lockdown menjadi urusan pemerintah.

“Oh tidak. Tidak semudah itu. Sebab, banyak permasalahan lain yang harus kami selesaikan. Idealnya memang lockdown, tetapi kalau tidak bisa, kami ambil grade yang kedua," tegasnya.

Menurut Ganjar, selain meningkatkan dukungan masyarakat, yang dibutuhkan saat ini adalah edukasi dan sosialisasi.

Untuk itu, ia meminta dinas terkait, seperti Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan lainnya dapat menangani soal bisnis.

“Penanganan tersebut dilakukan guna terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib,” imbuh Ganjar.

Contohnya, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat di beberapa fasilitas umum (fasum), seperti restoran, mall, pasar, dan rumah makan.

Ganjar meyakini, dengan penerapan prokes yang baik, maka dapat berdampak positif pada penertiban masyarakat.

“Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, maka harus dipangkas jadi 20. Kemudian, ditata dengan jarak dan diberikan partisi,” ucapnya.

Ganjar menjelaskan, perubahan perilaku new normal bisa dilakukan masyarakat dengan tertib apabila semua sadar dan mendukung.

Untuk itu, ia juga meminta pemerintah agar terus mengedukasi dan mengontrol masyarakat dalam penerapan prokes.

“Setelah edukasi dan sosialisasi berjalan, langkah selanjutnya adalah ketegasan. Makin tegas prokes, maka hasilnya akan semakin baik,” ujar Ganjar.

Ia berharap dengan adanya penegasan aturan, maka bisa meningkatkan efek jera kepada masyarakat.

“Kepada Kapolri baru, Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo yang sudah dilantik semoga dapat membantu dalam penerapan prokes. Bila perlu gunakan sanksi denda,” pinta Ganjar.

Pemerintah sendiri sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya, menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Menurut Ganjar, penerapan PPKM saja masih kurang, sebab harus ada dukungan dari masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga harus memberikan alternatif agar seluruh masyarakat tetap bisa bekerja,” ucapnya.

Meski begitu, Ganjar mengaku, PPKM yang sedang berlangsung di Jateng memiliki dampak positif.

“Saya berterima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota (di Jateng) yang serentak melakukan PPKM. Sebab, itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh bupati dan wali kota,” katanya.

Baca tentang