Evaluasi PPKM Tahap I di Garut: Kesadaran Warga Rendah, Patuh Prokes Harus Dipaksa

GARUT, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Garut, memutuskan memperpanjang masa PPKM hingga tanggal 8 Februari 2021 mendatang, setelah PPKM di tahap I, angka kematian dan angka warga yang terpapar Covid-19 tidak turun dan cenderung naik.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan, di masa PPKM tahap pertama, tingkat kepatuhan masyarakat dan sektor usaha pada protokol kesehatan, terbilang sangat rendah.

Meski, di akhir-akhirnya ada keberhasilan karena ada ketakutan pengusaha hingga menutup tempat usahanya sesuai dengan aturan di masa PPKM.

“Tingkat kepatuhan para pengusaha harus dipaksa, semuanya belum ada kesadaran yang baik, kalau tidak baik itu berarti buruk (tingkat kesadarannya),” kata Rudy, Senin (25/01/2021) pagi usai memimpin apel pagi di lapangan kantor Bupati Garut.

Baca juga: Soal Garut Peringkat Ketiga Tak Patuhi Jaga Jarak, Angka Kematian Tertinggi di Jabar, Ruang Isolasi Penuh

Rudy menegaskan, pihaknya telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Garut hingga tanggal 8 Februari 2021 mendatang.

Hal ini, menurutnya sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri yang meminta daerah-daerah yang kasus Covid-19 meningkat dan angka kematian masih tinggi, untuk memberlakukan PPKM secara proporsional.

“Daerah yang meningkat atau tidak turun secara signifikan dan angka kematian masih tinggi, maka dilakukan PSBB secara proporsional, meski Garut tidak diinstruksikan Mendagri,” jelas Rudy.

Baca juga: Angka Kematian Pasien Covid-19 Garut Tertinggi Se-Jabar, Ruang Isolasi RSU Dipenuhi Pasien Mengkhawatirkan

Rudy beralasan, tingginya warga yang terpapar Covid-19 di masa pemberlakukan PPKM tahap pertama terjadi karena, saat PPKM diberlakukan, kondisinya sudah sangat terdesak dimana mereka-mereka yang memiliki gejala, tidak mau melakukan isolasi mandiri, namun terus bergaul di masyarakat. Karenanya, angka yang terpapar Covid-19 di Garut, 70 persennya adalah mereka yang tanpa gejala (OTG).

Rudy mengakui, perpanjangan PPKM ini akan berat bagi para pengusaha di Garut. Namun, menurutnya telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Jangankan pengusaha, pemerintah daerah sendiri saat ini juga mengalami pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat karena Covid-19.

“Apa boleh buat, ini kebijakan pusat,” katanya.

Rudy menuturkan, saat ini di daerah-daerah sudah ada satgas-satgas yang dibentuk di lingkungan warga sudah mulai efektif berjalan mengajak warga menegakan protocol kesehatan. Pihaknya pun akan terus mendorong agar fungsi Satgas bisa lebih maksimal.