Klinik Pasang Tarif Rapid Test Antigen Rp 1,7 Juta di Salatiga Hanya Dapat Surat Teguran

SALATIGA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Kota Salatiga melayangkan surat teguran kepada klinik yang memasang tarif rapid test antigen sebesar Rp 1,7 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Siti Zuraida mengatakan, klinik yang melanggar tersebut sudah disurati sebanyak dua kali.

"Pertama pada 28 Desember 2020 surat sifatnya masih pemberitahuan agar klinik mematuhi surat edaran tersebut," jelasnya saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Biaya Rapid Test Antigen di Klinik hingga Rp 1,7 Juta, Wali Kota Salatiga: Kita Evaluasi Izinnya

Terakhir, lanjut Siti, surat teguran dikirim pada Senin (4/1/2021).

"Ini adalah surat teguran pertama, dasarnya adalah adanya aduan dari masyarakat. Kami berharap dengan adanya surat-surat ini menjadikan pengelola klinik mematuhi surat edaran dari pemerintah pusat," tegas Siti.

Dari hasil pantauan Satgas Covid-29 di Kota Salatiga, kata dia, hanya ada satu klinik yang melanggar.

Baca juga: Imbas Zona Merah Kecamatan dan Rapid Test Antigen, Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bogor Menurun.

Sebelumnya, Wali Kota Salatiga Yuliyanto menerima aduan ada klinik yang melanggar batas tertinggi biaya rapid tes antigen.

"Ini saya terima laporan ada yang mau rapid antigen diberitahu harganya untuk yang hasilnya 24 jam biaya Rp 1,7 juta dan yang tiga hari Rp 1,4 juta. Ada juga yang Rp 500.000," jelasnya saat ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Jumat (1/1/2021).

Yuliyanto menegaskan, harga rapid tes antigen tersebut jelas menyalahi aturan karena batas tertinggi adalah Rp 250.000.

"Saya instruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan terhadap adanya laporan tersebut, jika memang ada pelanggaran tentu akan ada sanksi. Bahkan karena ini kondisi khusus saat pandemi, bisa jadi nanti izin klinik-klinik tersebut akan dievaluasi," tegasnya.

Menurut Yuliyanto, pada saat kondisi pandemi Covid-19 yang perlu diutamakan adalah semangat gotong royong dan kebersamaan.

"Kalau mencari keuntungan yang wajar, laboratorium atau klinik swasta jangan membebani masyarakat karena saat ini kondisinya memang lagi prihatin. Jangan aji mumpung," paparnya.