4.000 Nakes di Magelang Bakal Divaksin Covid-19 Gelombang Pertama

MAGELANG, KOMPAS.com - Sebanyak 4.000 tenaga kesehatan (nakes) akan mendapat vaksin Covid-19 gelombang pertama di Kota Magelang, Jawa Tengah.

Proses vaksinasi akan dilakukan di 17 fasilitas kesehatan (faskes) se-Kota Magelang.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, dr Majid Rohmawanto dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Selasa (5/1/20201).

"Gelombang pertama untuk nakes dan tenaga pendukung. Jumlahnya sekitar 4.000 orang," kata Majid, dalam keterangan pers, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Lagi, Dokter di Magelang Meninggal dalam Kondisi Positif Covid-19

Pemerintah Kota Magelang telah menyiapkan vaksinator yang sebelumnya telah dilatih oleh Satuan Tugas (Satgas) Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.

Rencananya, setiap faskes melayani 45 sasaran vaksin per hari.

"Sebenarnya untuk menyuntik vaksin ini tidak berbeda dengan suntik biasa. Hanya saja ada tambahan untuk administrasi," kata Majid yang juga Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Magelang.

Faskes terdiri dari puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

Tiap faskes menyediakan 4 meja dan secara bergantian akan melakukan vaksinasi.

Dengan begitu diharapkan vaksinasi berjalan sesuai ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Pemkab Magelang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Mulai Pekan Depan

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono menyebutkan skala prioritas vaksinasi adalah nakes karena mereka posisinya paling rentan terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, nakes membutuhkan perlindungan lebih dulu.

"Setelah nakes, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik, termasuk aparatur sipil negara (ASN)," ujarnya.

Selanjutnya, vaksinasi baru akan menyasar kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi strategis, perangkat kecamatan, kelurahan, dan perangkat RT/RW.

Lalu, para tenaga pendidik dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, perguruan tinggi, aparatur organisasi perangkat daerah (OPD), dan anggota legislatif.

"Prioritas lainnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Kemudian para pelaku perekonomian lainnya. Jadi vaksinasi ini rentang waktunya lama. Bahkan, informasi dari pusat, itu butuh waktu setahun. Tapi memang ada skala prioritasnya," tuturnya.