Pemkab Wonogiri Gunakan APBD Rp 2,3 Triliun untuk Perkuat Infrastruktur Pertanian

KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk pembangunan infrastruktur kemandirian ekonomi rakyat dalam berbagai program.

“Kami fokuskan APBD 2021 senilai Rp 2,3 triliun untuk memperkuat infrastruktur kemandirian ekonomi, seperti pertanian,” ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Senin (14/12/2020).

Hal ini lantaran mayoritas penduduk di Wonogiri berprofesi sebagai petani. Oleh karenanya, Jekek optimis bila infrastruktur pertanian diperkuat, maka akan timbul ekonomi mandiri di Kabupaten Wonogiri.

Baca juga: Antisipasi Dampak Bencana, Pemkab Wonogiri Bentuk Tagana dan Desa Tangguh Bencana

Apalagi Wonogiri memiliki potensi lahan, pemilik dan pekerja, sehingga ekonomi mandiri kabupaten ini tidak tergantung pada siapa pun.

Dengan begitu, kemandirian ekonomi dalam bidang pertanian akan menjamin stabilitas ekonomi di Kabupaten Wonogiri ke depan.

“Jadi, tahun depan kami fokuskan pengoptimalan sumber daya alam (SDA) khususnya di bidang pertanian dan perkebunan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Wonogiri,” kata Jekek, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (15/12/2020).

Fokus penanganan Covid-19 hingga tuntas

Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi kemandirian bidang pertanian semata, Jekek mengatakan, Pemkab Wonogiri juga memprioritaskan penanganan Covid-19 hingga tuntas.

“Anggaran penanganan Covid-19 tetap kami siapkan melalui pos belanja tidak terduga (BTT),” ujar Jekek.

Ketersediaan anggaran tersebut, kata dia, diperlukan untuk menjamin kebutuhan alat pelindung diri, alat-alat kesehatan dan kebutuhan infrastruktur penanganan kasus Corona.

Bahkan, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun 2020, Pemkab Wonogiri masih memiliki cadangan BTT sebesar Rp 12 miliar.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkab Wonogiri Gandeng RS PKU Muhammadiyah

Selain penanganan kasus Covid-19, Pemkab Wonogiri juga memiliki berbagai program recovery atau pemulihan ekonomi pasca satu tahun dilanda pandemi Corona.

“Recovery itu kewajiban sebagaimana intervensi program-program ekonomi yang ada di Kabupaten Wonogiri,” jelas Jekek.

Untuk pemulihan ekonomi semasa pandemi, lanjut dia, pemerintah daerah (pemda) akan dibantu pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Lewat program ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Wonogiri sudah dibantu dengan anggaran total mencapai Rp 48 miliar.