Putra Presiden Diprediksi Menang Pilkada Solo, Pengamat: Rentan Dinasti Politik

SEMARANG, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka unggul sementara dalam hitung cepat Komisi Pemilihan Umum di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah.

Meski minim rekam jejak dalam dunia politik, Gibran yang diusung PDI P ini diprediksi menang di Pilkada Kota Solo dengan perolehan suara lebih dari 80 persen.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto menilai kemenangan Gibran sebagai Wali Kota Solo sangat mungkin bisa diraih mengingat Gibran adalah putra Presiden.

"Namun, jika dilihat dari sisi etika atau fatsun politik, pencalonan Gibran sebagai wali kota seharusnya dihindari. Sebab, hal tersebut rentan terjadinya dinasti politik," jelasnya saat dihubungi, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Kerja Keras Kader PDI-P Militan di Balik Unggulnya Gibran-Teguh

Dia mengatakan anggapan tersebut menuai perdebatan panjang sebab sebagian pengamat membantah bahwa apa yang terjadi bukanlah dinasti politik.

"Alasannya politik dinasti hanya terjadi di masa kerajaan, yaitu ketika anak raja secara otomatis langsung menjadi raja. Tanpa proses pemilihan yang demokratis. Sedangkan Gibran melalui pemilihan. Orang bebas untuk memilihnya atau tidak. Tanpa ada paksaan," katanya.

Selain itu, lanjut dia karena alasan hukum yaitu bahwa setiap warga punya hak konstitusional untuk maju dalam pemilihan dan warga negara berhak untuk memlilih atau tidak memilihnya.

"Benarkah demikian? Menurut saya tidak sesederhana ini. Tidak semudah itu," ujarnya

Menurutnya, dinasti politik merupakan kekuatan politik yang melibatkan suatu kelompok yang memiliki kekerabatan yang mendominasi kekuasaan.

Dia menyebut ada tiga jenis dinasti politik di Indonesia antara lain jenis regenerasi yaitu satu keluarga memimpin terus menerus.

"Selanjutnya, jenis lintas kamar yaitu satu keluarga memiliki posisi eksekutif dan legislatif," ucap Wijayanto.

Kemudian, jenis lintas daerah atau political octopus yaitu sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah dalam satu wilayah.

"Jika itu terjadi akan berdampak negatif karena rawan korupsi, membrangus meritokrasi, merusak kaderisasi, merusak demokrasi internal partai dengan lobi, identik dengan kemiskinan, untuk beberapa kasus juga konflik kepentingan," ujarnya.

Maka dari itu, kata dia sebagai seorang pemimpin keduanya harus menegakkan etika politik.

Selain itu, menyadari bahwa ada amanah besar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.