BPBD Cianjur: Amankan Dokumen dan Surat Berharga

CIANJUR, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengingatkan masyarakat akan potensi curah hujan yang sangat tinggi menyusul fenomena La Nina yang diprediksi akan terjadi akhir tahun ini.

Sekretaris BPBD Cianjur Mokhamad Irfan Sofyan mengatakan, sebagaimana informasi dari Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG), La Nina mulai terjadi pada Oktober 2020.

La Nina sendiri merupakan fenomena alam yang terjadi karena peningkatan suhu pada permukaan Samudera Pasifik timur dan tengah.

Baca juga: BPBD Cianjur: Jika Hujan Deras 2 Jam, Warga Dekat DAS Siap-siap Mengungsi

Dampaknya, terjadi peningkatan suhu kelembapan pada lapisan atmosfer di atas perairan, sehingga membentuk awan yang dapat menyebabkan intensitas hujan tinggi hingga 40 persen dibandingkan kondisi normal.

“Kabupaten Cianjur sendiri merupakan salah satu wilayah yang akan terdampak. Sekarang saja di Cianjur curah hujan sudah tinggi. Puncaknya di Desember," kata Irfan kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

BPBD telah menyiagakan personel relawan tanggap bencana (Retana) yang tersebar di setiap desa terkait kewaspadaan menghadapi ancaman anomali cuaca tersebut.

"Kita punya 1.832 Retana yang terus melaporkan situasi dan kondisi di wilayahnya masing-masing. Ini penting sebagai upaya mencegah terjadinya korban jiwa apabila bencana datang," ujar dia.

Baca juga: Ini Nilai Upah untuk Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu di Pekanbaru

Selain itu, Irfan mengatakan, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri, khususnya warga yang tinggal di zona merah bencana.

"Curah hujan tinggi bisa memicu pergerakan tanah, longsor hingga banjir," ucap dia.

Untuk itu, salah satu upaya yang penting dilakukan masyarakat adalah dengan mengamankan dokumen-dokumen berharga.

"Simpan di atas lemari atau tempat aman atau tas yang mudah dibawa dan dimasukkan ke plastik atau tempat yang tahan air, sehingga jika terjadi banjir, dokumen bisa aman dan dapat diselamatkan," tutur Irfan.

Kendati demikian, menurut Irfan, pemerintah daerah melalui dinas terkait memberikan layanan gratis bagi KTP dan KK yang rusak atau hilang akibat bencana.