Marak Tambang Laut Ilegal, Ratusan Personel Brimob Jaga Laut Bangka Selatan

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Ratusan personel Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung dikerahkan untuk menyapu aktivitas ponton timah apung di perairan laut Toboali, Bangka Selatan.

Pasukan elite kepolisian ditugaskan selama sepekan di daerah Toboali setelah serangkaian aksi penolakan tambang ilegal digelar kelompok masyarakat.

"Untuk keamanan kami sarankan dan imbau semua (ponton) tambang inkonvensional agar meninggalkan tempat apabila tidak, kalau perlu kita tarik," kata Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Anang Syarif Hidayat saat pelepasan pasukan, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Tak Ikut Demo, Buruh Bangka Belitung Ingin UU Cipta Kerja Diuji di MK

Pasukan yang dikerahkan dalam operasi tersebut terdiri dari kesatuan Brimob dan Polair yang berjumlah 180 personel. Ditambah 120 personel dari gabungan Polres Bangka Selatan, TNI dan Satpol PP.

Selama penugasan, seluruh personel akan menginap di Bangka Selatan dan setiap harinya menyasar lokasi-lokasi tambang.

"Kalau tidak mengindahkan akan dilakukan penegakan hukum," ujar Anang.

Penolakan tambang laut digelar masyarakat karena dinilai masyarakat telah merugikan nelayan setempat. Selain itu muncul dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum aparat serta pekerja tambang yang didominasi warga dari luar Bangka Selatan.

Baca juga: Calon Bupati Bangka Tengah Meninggal, Partai Diberi Waktu untuk Cari Pengganti

Tercatat dalam sepekan terakhir, dua aksi demo dilakukan kelompok masyarakat. Pertama pada 5 Oktober di lapangan Bhaypark Polda Bangka Belitung dan kedua 6 Oktober di depan gedung BUMN PT Timah Tbk.

Koordinator Aksi, Joni Zuhri dalam orasinya meminta PT Timah untuk mencabut surat perintah kerja (SPK) terhadap unit usaha yang beroperasi di Laut Toboali.

"Soal tambang sudah sering disampaikan. Fakta di lapangan banyak yang ilegal ketimbang yang legal. Apalagi saat ini momen pilkada di Bangka Selatan bisa terjadi gejolak masyarakat," ujar dia.