Rawan KKB, 70 Persen Pembangunan Infrastruktur di Intan Jaya Terhambat

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, adalah salah satu daerah di pegunungan Papua yang hanya bisa dijangkau melalui moda transportasi udara.

Sejak akhir 2019, situasi keamanan di kabupaten yang memiliki ibu kota di Distrik Sugapa kurang kondusif karena aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal tersebut berdampak pada proses pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, terutama wilayah selain Distrik Sugapa.

"Kalau untuk 2020 itu prosesnya baru selesai kontrak atau lelang, sementara yang sudah jalan hanya di dalam Kota Sugapa, kami punya kegiatan air bersih di kantor bupati, lalu ada pembangunan kantor Bapedda, itu yang bisa jalan sedangkan yang di luar itu tidak bisa karena keamanan, kontraktor tidak berani," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Intan Jaya Bheny G Lekatompessy, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (19/9/2020).

Baca juga: TNI-Polri Masih Buru Anggota KKB yang Tembaki 2 Pengemudi Ojek di Intan Jaya

Padahal, menurut Benny, sebagian besar proyek pembangunan berada di tujuh dari delapan distrik di Intan Jaya.

Dari pagu anggaran sekitar Rp 60 miliar, setelah terkena refocusing dari pemerintah pusat, 70 persen merupakan pekerjaan di luar Sugapa.

"Kita bangun jembatan gantung sekitar delapan unit untuk membangun konektivitas antarkampung itu susah karena faktor keamanan," kata Benny.

Saat ini, konektivitas antardistrik di Intnan Jaya, sudah tersambung. Tinggal dua distrik yang belum terkoneksi, yakni Distrik Agisiga dan Tomosiga.

Namun, ruas jalan yang dikerjakan baru tahap pengerasan, sehingga hanya mobil jenis tertentu yang bisa melewati jalanan tersebut.