Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Atasi Covid-19, Kebijakan DKI dan Bodebek Harus Sama

Kompas.com - 17/09/2020, 09:17 WIB
Putra Prima Perdana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai, kebijakan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa dipisahkan antara DKI Jakarta dengan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).

Sebab, daerah-daerah satelit itu sudah menyatu secara budaya dan lokasinya berdekatan.

Hal itu disampaikan Dedi terkait dengan perbedaan kebijakan antara Jakarta yang menerapkan PSBB, dengan Bodebek yang memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Baca juga: Satgas Minta Kepala Daerah Kendalikan Klaster Covid-19 dengan PSBM

 

Menurut Dedi, dikotomi warga DKI dengan Bodebek yang masuk wilayah Jabar tidak bisa dilakukan.

"Karena masyarakat yang bekerja di Jakarta itu berdomisili di Bodebek. Jadi susah didikotomikan. Warga Jakarta itu adalah warga Jabar, warga Bodebek. Warga Bodebek itu juga warga Jakarta," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, banyak warga Jakarta yang bekerja di Bodebek, bahkan sampai Purwakarta dan Karawang, yakni di wilayah industrinya. Sebaliknya orang di daerah penyangga itu juga banyak yang bekerja di Jakarta.

"Jadi susah dipisah. Makanya di Jabar itu yang pasti tinggi (Covid) wilayah Bodebek karena interaksinya sangat tinggi, daerah penyangga. Orang mereka kerjanya di Jakarta, lalu pulangnya ke sana (Bodebek)," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Dedi, seluruh keputusan di Jakarta dan Bodebek harus sama dan dilakukan secara bersama-sama. Tak bisa sendiri-sendiri.

Sebab, kultur tiga daerah itu sama dengan DKI Jakarta. Masalah politik, ekonomi dan pemikiran di wilayah Bodebek dipengaruhi oleh Jakarta.

Apa yang terjadi di Jakarta, maka akan terjadi pula di tiga daerah itu. Artinya baik DKI maupun Bodebek sebenarnya tak bisa terpisah.

"Saya dulu sudah sampaikan tata ruang wilayah (DKI dan Bodebek) harus satu tata ruang. Kebijakannya harus satu kebijakan. Harus sama. Tak bisa beda," katanya.

Menurut Dedi, wilayah tertinggi kasus Covid sebenarnya di Bodebek. Sehingga keberhasilan penanggulangan corona di Jakarta akan berdampak ke wilayah itu. Sebaliknya, kegagalannya juga akan berdampak ke sana.

"Itu sudah satu komunitas, satu kultur dan satu kebudayaan," tandas mantan bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya diberitakan, DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB ketat untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang kian kondisinya kian mengkawatirkan. Sementara tiga daerah penyangganya, yakni Bogor, Depok dan Bekasi menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

Baca juga: Ridwan Kamil Putuskan Bogor, Depok, dan Bekasi Menerapkan PSBM

Perbedaan keduanya adalah ruang lingkup pemberlakuan aturan. Kalau PSBB mencakup satu provinsi DKI Jakarta, sementara PSBM berlaku pada ruang lingkup kecil, mulai desa/kelurahan, dusun hingga tingkat RT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com