Ketua DPRD Muara Enim dan Plt Kadis PUPR Didakwa Pasal Berlapis Kasus Suap Proyek Jalan

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Pelaksana Tugas (PLT) Dinas PUPR Ramlan Suryadi tak mengajukan keberatan setelah keduanya didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang virtual yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/9/2020).

JPU KPK Januar Dwi Nugroho dalam dakwaannya menyatakan, kedua terdakwa terbukti menerima suap dari Robi Okta Fahlevi (telah vonis). 

Rinciannya, Ramlan menerima Rp 1,1 miliar dan Aries HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim menerima suap Rp 3,03 miliar. 

"Perbuatan kedua terdakwa telah melanggar pasal 12 huruf H dan pasal  11 undang-undang tindak pidana korupsi, karena mengetahui serta ikut serta menerima suap terkait fee proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Muara Enim," kata Dwi saat membacakan dakwaan.

Baca juga: Antisipasi Pasien Covid-19 Luar Daerah, Pemkot Tasikmalaya Sediakan Gedung Baru 5 Lantai

Usai mendengar pembacaan dakwaan tersebut, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya sepakat tak menyampaikan pembelaan atau eksepsi di persidangan.

"Semuanya sudah tercantum dalam dalam dakwaan terkait pokok perkara. Itu kami rasa sudah cukup. Kami tidak mengajukan eksepsi,"ujar M Husni Candra kuasa hukum dan Ramlan Suryadi.

Setelah mendengar dakwaan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Erma Suhartini pun menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada Senin (21/9/2020) dengan agenda pemeriksaan para saksi.

"Sesuai kesepakatan, para saksi akan dihadirkan secara bertahap sesuai dengan protokol kesehatan,"jelas Erma.

Baca juga: Ketua DPRD Muara Enim Segera Disidang Terkait Kasus Suap Proyek PUPR