6 Penambang Timah Tewas, Pemerintah dan Pengusaha Dinilai Melanggar HAM

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Tambang timah di Bangka Belitung kembali memakan korban.

Baru-baru ini, enam pekerja tambang di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, tewas tertimbun longsoran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung menilai, korporasi tambang, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta harus bertanggung jawab atas kasus ini.

"Kerusakan lingkungan dan kematian akibat kecelakaan tambang ibarat dua sisi mata uang. Di balik semua itu, ada soal pelanggaran HAM yang tidak pernah terungkap dari rantai bisnis tambang timah dari hulu sampai hilir," kata Direktur Eksekutif Walhi Jessix Amundian dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Tiga dari 6 Penambang Timah di Bangka Tengah Ditemukan Tewas

Dalam catatan Walhi Babel, sejak Januari hingga Agustus 2020, sebanyak 16 orang meninggal karena kecelakaan di tambang timah.

Kemudian, dari 16 orang tersebut, 1 di antaranya masih berstatus anak-anak.

Menurut Jessix, jika melihat tiga tahun ke belakang dari 2017-2019, maka terdapat 40 korban kecelakaan tambang yang meninggal dunia.

"Terus berulangnya peristiwa laka tambang di Babel menunjukkan betapa buruknya tata kelola pertimahan di kepulauan bagian timur Sumatera ini," ujar Jessix.

Baca juga: Walhi Beri Catatan soal Alih Fungsi Hutan Lindung Jadi Tambak Udang di Babel

Walhi menyayangkan, karena fakta tersebut hanya dianggap seperti angin lalu.

Lemahnya pengawasan tanpa adanya audit lingkungan dan moratorium tambang dinilai semakin memperburuk tata kelola sumber daya alam tambang timah di Babel.

Korporasi tambang yang terlibat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, serta menjual pasir timah yang bukan dari wilayah IUP mutlak diminta pertanggungjawaban.

"Negara harus hadir membawa timbangan keadilan itu untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di Bangka Belitung, untuk generasi sekarang dan mendatang," kata Jessix.

Berdasarkan catatan kompilasi Walhi Babel, terdapat 611 izin usaha skala besar yang menguasai lebih kurang 1.261.316,41 hektar dari luas 1.642.423 hektar wilayah daratan Provinsi Kepulauan Babel.

Dari total luas 1.261.316,41 hektar izin usaha skala besar tersebut, lebih kurang seluas 862.299,81 hektar atau 68,37 persen dikuasai oleh IUP korporasi pertambangan.

Luasnya penguasaan ruang oleh korporasi tambang ini tidak sebanding dengan pemulihan kerusakan lingkungan hidup berupa kewajiban reklamasi pasca tambang.