Komisi IV DPR Tolak Kartu Tani untuk Beli Pupuk Subsidi

KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani bagi petani untuk membeli pupuk subsidi. Penolakan itu disampaikan Komisi yang membidangi pertanian dan lingkungan itu saat menggelar rapat dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, belum lama ini.

"Hasil rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV sepakat menolak kartu tani untuk membeli pupuk subsidi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (28/8/2020).

Pernyataan Dedi itu terkait dengan akan adanya pemberlakuan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi di kios seluruh Jawa, Banten dan Kabupaten Sumbawa, NTB dan Kabupaten Pinrang, mulai 1 September mendatang.

Baca juga: Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Dedi mengatakan, belum semua petani memiliki kartu tani sehingga sangat mempengaruhi proses produksi di tengah Covid-19 ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Sehinga kita sepakat menolak kartu tani," kata Dedi kembali menegaskan.

Soal data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, Dedi mengatakan, sebenarnya bisa mudah didapatkan. Kata dia, setiap desa dan kelurahan memiliki data petani termasuk luas lahan yang dimilikinya.

"Itu data petani ada di setiap desa, bisa dilihat dari 'rincik' kalau orang desa bilang mah. Sebenarnya gampang kok," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sekarang ini sebagian besar desa sudah menggunakan teknologi IT untuk pendataan petani yang berhak mendapat subsidi pupuk.

Dedi mengatakan, pemerintah juga bisa menggunakan sumber data lain yang selama ini dipakai untuk penyaluran pupuk subsidi. Misalnya data bantuan non tunai, bantuan PKH, bantuan sosial dan lainnya. Hanya saja, data itu hanya untuk lembaga masing-masing dan itu kelemahannya.

"Tinggal persoalannya lagi-lagi ego sektoral yang merusak sistem di negeri ini. Setiap lembaga membangun datanya sendiri-sendiri," kritik Dedi.

Baca juga: Program Kartu Tani Jateng Jadi Terbaik Nasional, Ini Alasannya

Namun demikian, Dedi mengatakan, saat ini data untuk penyaluran pupuk subsidi lebih baik diambil dari desa karena dipastikan lengkap, mulai pemilik hingga luasan lahan. Ia meminta pemerintah mempercayakan pada pemerintah desa untuk pendataan calon penerima pupuk subsidi.

"Sekali lagi percayakan lah pada desa karena data mereka soal petani sebenarnya lengkap, kok," ujar mantan bupati Purwakarta itu.