Tuntut Bansos Covid-19, Ibu-ibu Demo Pakai Masker dari Bra

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com - Puluhan kaum ibu berunjuk rasa ke Balaikota Pematangsiantar menuntut penyaluran Bansos Covid-19 agar tepat sasaran.

Unjuk rasa didominasi kaum Ibu ini menutup hidung dan mulut dengan bra sebagai pengganti masker.

Seorang pengunjukrasa, Hartauili Silalahi ditemui di halaman Balaikota, Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Barat, Senin (24/8/2020) siang mengaku ekonomi keluarganya tidak mampu akibat Covid-19.

"Kami warga miskin, perlu bantuan pemerintah. Kami hanya sekali saja dapat bantuan dari pemko Siantar sebesar Rp 200.000," ujar Hartauli yang ditemui Kompas.com saat menyampaikan aspirasinya di gerbang Balaikota.

Unjukrasa, kata Hartauli, dimotori ibu-ibu yang bekerja serabutan sepertii pemulung, yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kebanyakan dari mereka tinggal di Kecamatan Siantar Timur.

Baca juga: Duda Desa Curi Ribuan Bra dan Celana Dalam Wanita, Terbongkar Saat Adik Bersihkan Kamarnya

Tidak ada pejabat pemkot yang turun

Menurut Kordinator Aksi, Lipen Simanjuntak, para ibu mengenakan masker dari bra sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemkot Pematangsiantar.

"Menunjukan kepada Pemkot Pematangsiantar bahwa pembagian masker tidak pernah jatuh ke tangan para warga yang tidak mampu seperti mereka," ujar Lipen saat unjukrasa.

Hingga pengunjukrasa menduduki pintu utama kantor Balaikota Pematangsiantar, tidak satupun pejabat yang mewakili, turun menerima aspirasi mereka.

Menurut Lipen, pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan hingga tuntutan mereka ditanggapi.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Unik, Cincin Kawin Meteorit dan Seserahan Sport Bra | Cerita Korban Selamat Kerusuhan Wamena

Belum terdaftar

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial P3A Pematangsiantar, Pariaman Silaen, dikonfirmasi mengenai hal itu menuturkan, bila warga belum terdaftar sebagai penerima Bansos, segera berkonsultasi ke Pihak Kelurahan.

"Untuk pendataan Bansos sudah kita serahkan seluruhnya kepada pihak kelurahan. Prosedurnya seperti itu. Kita sudah percayakan kepada pihak kelurahan dalam melakukan verifikasi," ujar Silaen.

Dalam hal ini menurut Pariaman, ia menyarankan agar warga yang belum menerima atau namanya dihapus dalam data penerima, langsung berkoordinasi ke pihak kelurahan masing-masing.