Derita Warga Rusunawa di Makassar, Meteran Listrik Rusak Tapi Tagihan Justru Naik

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ratusan penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, mendatangi kantor pengelola, Selasa (4/8/2020).

Mereka melampiaskan emosi karena mahalnya tagihan listrik dan air sejak pergantian pengurus awal 2019 lalu.

"Yang kami tuntut ini pengelolanya. Kenapa sampai air dan listrik itu pembayarannya mahal sekali," ujar salah satu penghuni Rini, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Warga Rusunawa Pesakih Keluhkan Kualitas Air PAM

Padahal, terdapat puluhan meteran listrik rusak, namun tagihan justru naik.

Rini mengaku sebulan harus membayar listrik dan air mencapai Rp 600.000.

Dikatakannya, pembayaran ini bisa berubah jika warga melayangkan protes kepada pihak pengelola.

"Padahal sebelum-sebelumnya pembayaran kayak saya per bulan air, listrik Rp 100.000 sampai Rp 150.000," ujar Rini.

Baca juga: Tunggakan Sewa Rusunawa hingga Juni 2020 Mencapai Rp 71 Miliar

Senada dengan Rini, Maskur mengeluhkan kenaikan tagihan listrik dan air dirasakan sejak bulan Januari hingga Juni tahun ini.

Dia mengatakan, pengelola tidak pernah transparan terkait besaran tagihan listrik dan air yang dibebankan kepada warga.

"Seperti data listrik, setelah direkap dari data pengelola tidak sinkron. Ada selisih besar di situ. Kalau air tidak pernah melebihi Rp 5 juta," kata Maskur.

Setelah warga bersama lembaga mahasiswa dan organisasi masyarakat mengkaji setoran warga dengan jumlah biaya untuk membayar air dan listrik, Maskur mengatakan ada selisih besar.

Baca juga: Masuk Timor Tengah Utara, Wajib Jalani Karantina di Rusunawa

Dia mencontohkan di Rusun Panambungang dengan jumlah 198 unit selalu melebihi Rp 5 juta karena warga menyetorkan uang sebesar Rp 60.000 hingga Rp 100.000.

"Padahal setelah kami hitung-hitung setiap unit khusus di Rusun Panambungang 198 unit kamar (kalau) dirata-ratakan saja Rp 30.000 pembayaran airnya itu sudah menghasilkan Rp 5,9 juta," ucap Maskur.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kota Makassar Haeruddin Tamrin berjanji akan menuntaskan permasalahan tersebut.

Dia mengaku sudah menemui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Fatur Rahim untuk mengganti struktur pengelola rusunawa saat ini.

Haeruddin mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak inspektorat Kota Makassar untuk menginvestigasi dugaan pungli yang dilakukan pihak pengelola yang diadukan warga.

"Semua pengelolanya kita non-aktifkan. Kita ganti. Investigasinya pasti akan berjalan. Kita tunggu hasilnya dari inspektorat bagaimana nanti," ujar Haeruddin.