Pulihkan Ekonomi Banten, Gubernur Wahidin Halim Pinjam PT SMI Rp 4 Triliun

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk meminjam uang Rp 4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. PT SMI sendiri merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan RI. 

Menurut Wahidin Halim, uang pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan infrastruktur sosial di Banten. 

"Pinjaman pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 4,1 triliun, jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan," kata Wahidin Halim melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com. Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Polda Banten Gagalkan Penyelundupan Ganja, Kasus Terbesar Tahun Ini

Pinjaman tersebut akan digunakan pemulihan ekonomi Banten yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19.

"Pinjaman bantuan keuangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten," ujar Wahidin.

Dijelaskan Wahidin, pelaksanaan program pinjaman akan di-skemakan melalui pendekatan multi years dengan rencana pelaksanaan dimulai di APBD perubahan tahun 2020 dan APBD tahun 2021.

Sehingga, memungkinan seluruh kegiatan pembangunan yang belum tuntas pada tahun 2021 untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

Baca juga: Gubernur Banten Tetap Tak Izinkan Sekolah Tatap Muka Jika Belum Aman

Banten diprediksi resesi pada 2020

Kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 Provinsi Banten yang hanya 3,09 persen dengan prediksi pertumbuhan 2020 Banten akan memasuki resesi atau pertumbuhan negatif 1 persen.

"Untuk mencegah Banten masuk ke dalam resesi dan memastikan target RKPD Perubahan 2020 Provinsi Banten terkait LPE bisa mencapai 1,5 persen dan IPM bisa 72,80," kata Wahidin.

Diketahui, akibat pandemi Covid-19 pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten menurun senilai Rp 2 triliun atau sebesar 25,15 persen.

Sebelumnya, perubahan PAD ditargetkan senilai Rp 8,15 triliun berkurang menjadi senilai Rp 6,10 triliun.

Menurunnya target PAD secara otomatis berpengaruh terhadap belanja daerah.

Belanja daerah semula dianggarkan sebesar Rp 13,21 triliun menjadi sebesar Rp 9,85 triliun yakni berkurang sebesar Rp 3,36 triliun atau menurun sebesar 25,45 persen.