Bawaslu Kabupaten Semarang Temukan 84 Petugas KPU Tak Patuhi Protokol Kesehatan

UNGARAN, KOMPAS.com - Sebanyak 84 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Semarang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan saat bertugas melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Mohammad Talkhis mengatakan, catatan tersebut berdasar pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan Panwascam, selama satu pekan coklit yang dimulai sejak 15 Juli 2020.

“Mereka tidak memakai sarung tangan saat mencoklit dari rumah ke rumah,” kata Talkhis, Selasa (28/7/2020) dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Permintaan Jokowi agar Adik Ipar Tak Maju Pilkada Dinilai Baik, tapi...

Menurut Talkhis, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 di tengah pandemi membuat ketentuan serta objek pengawasan berbeda dibandingkan pada pilkada sebelumnya.

"Proses pengawasan dan prosedur pada tahapan Pilkada Serentak Lanjutan ini harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah," tegasnya.

Dijelaskan, PPDP saat melakukan coklit menemui pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Tidak hanya PPDP, pengawas sendiri juga harus memprioritaskan kesehatannya saat menjalankan tugas," ungkapnya.

Baca juga: PDI-P Usung Yuri Kemal, Putra Yusril Ihza Mahendra, di Pilkada Belitung Timur

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Syahrul Munir menambahkan, urgensi pemakaian sarung tangan oleh PPDP saat melaksanakan coklit dari rumah ke rumah adalah untuk meminimalisasi kontak fisik antara PPDP dengan pemilih.