Amankan Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Terjunkan 15.000 Personel

SOLO, KOMPAS.com - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan siap untuk mengamankan dan mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Lebih dari 15.000 personel akan diterjunkan untuk mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan pada 9 Desember 2020.

"Kami libatkan personelnya 14.575 orang. Ditambah personel Brimob ada 720 orang," kata Luthfi dalam diskusi online PWI Solo bertajuk Pilkada Serentak Jateng 2020 Aman dan Bergembira tanpa Provokasi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Saran Eks Jubir Covid-19 Achmad Yurianto soal Tinta hingga Alat Coblos untuk Pilkada 2020

Luthfi mengatakan, jumlah personel yang diterjunkan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Jateng yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

Bahkan, pihaknya tidak segan menindak masyarakat yang melakukan kampanye dengan menggunakan motor knalpot bersuara bisik atau blong.

"Saya imbau kepada pendukung, tim sukses bagaimana mereka melakukan kampanye hindari itu (knalpot brong). Kita akan melakukan tindakan tegas. Saya tidak peduli dari partai mana pun yang akan melakukan kampanye. Kalau melanggar lalu lintas saya sudah meminta jajaran untuk benar-benar mengamankan," ujar dia.

Di samping itu, Luthfi juga menegaskan tentang netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Bahwa Polri di mana pun berapa, khususnya Polda Jateng sudah saya perintahkan dan itu sebenarnya sudah menjadi rohnya anggota Polri bahwa kita adalah netral. Tidak ada namanya Polri ikut serta dalam kontestasi. Itu sudah ada penitia dan penyelenggara," katanya.

Baca juga: DPW PPP Jateng Dukung Gibran dalam Pilkada Solo: Sosoknya Punya Daya Magis

"Polri netral dan akan mengawal kegiatan itu sehingga Pilkada itu seleai," sambung dia.

Luthfi menyatakan akan membekali anggotanya yang ikut mengamankan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 seperti memakai masker, berlengan panjang, dan lainnya.

Presidium Mafinfo Anita Wahid mengatakan, potensi hoaks akan masif terjadi pada perhelatan Pilkada. Sebab, hoaks sering digunakan sebagai senjata untuk menyerang kubu lawan.

Karena itu, pihaknya meminta kepada para stakeholder untuk bersama-sama melawan penyebaran hoaks pada Pilkada 2020. Misalnya, KPU dan Bawaslu harus cermat menyebarkan informasi kepada masyarakat.

"Kalau menemukan ada indikasi hoaks segera lakukan klarifikasi. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena nanti susah untuk meluruskan," kata dia.

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan pembengkakan anggaran.

Hal tersebut untuk pembelian APD, hand sanitizer, desain TPS khusus dan lain-lain.

Disamping itu, partisipasi pemilih juga akan mengalami penurunan mengingat situasi Covid-19.

"Situasi pandemi Covid-19 rakyat takut menggunakan hak pilih," ujarnya.