Masuk Kategori IKP Tinggi di Jateng, Begini Komentar Bawaslu Sukoharjo

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Kabupaten Sukoharjo masuk dalam daftar kabupaten dengan potensi kerawanan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sukoharjo Muladi Wibowo mengatakan, IKP tertinggi itu berdasarkan empat konteks, yakni sosial, politik, infrastruktur dan pandemi.

Adapun total skornya yakni 231,90.

"Ini (Sukoharjo) tertinggi IKP-nya di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020," ujar Muladi saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Bawaslu Sukoharjo Awasi Penyebaran Berita Hoaks di Medsos

Sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini potensi pelanggaran, lanjut Muladi, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan partai politik (parpol) pengusung serta pendukung pasangan calon kepala daerah.

Selain itu, kata dia, meningkatkan agenda pencegahan terhadap konteks sosial politik tersebut. Misalnya dari sisi netralitas dari aparatur sipil negara (ASN).

"Kemudian terkait keperpihakan penyelenggara Pemilu misalnya. Berarti dalam rekrutmen pengawas TPS, KPPS, itu perlu dilakukan pencermatan yang tinggi agar tidak menimbulkan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu," tuturnya.

Pihaknya juga menekankan pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data (coklit), kampanye dan pungut hitung untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut agar penyelenggara Pemilu tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Bawaslu harus melakukan pengawasan yang ketat terkait alat pelindung diri bagi penyelenggara Pemilu. Baik di KPU, Bawaslu, kepolisian dan di tim pelaksana kampanye. Kalau nanti ada kampanye tertutup harus ada APD-nya," ungkap Muladi.

Baca juga: Indeks Kerawanan Pilkada Masih Tinggi, Ini Rekomendasi Bawaslu

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, IKP ini disusun dalam beberapa tahapan dari Maret sampai Mei 2020.

Tahapan itu meliputi empat dimensi, yakni sosial, politik, infrastruktur dan pandemi.

"Total nilai kita paling tinggi se-Jawa Tengah. Dari empat indikator parameter itu kita tertinggi jumlahnya," ungkap dia.

Menurut dia, tingginya IKP 2020 dimungkinkan karena ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, proses rekrutmen penyelenggara, netralitas ASN, dan adanya calon petahana yang maju sebagai bakal calon kepala daerah.

"Jadi tidak bisa dilihat dari satu point. Mungkin karena sini ada sanksi KASN terus akhirnya menyebabkan tinggi, iya itu sebagai salah satu sebab. Tetapi itu tidak dominan. Ada dimensi yang lain yang mendukung," pungkasnya.