Pandemi Corona, KPU Lamongan Ajukan Tambahan Anggaran Rp 11 Miliar untuk Pilkada

LAMONGAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan mengajukan tambahan anggaran, lantaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamongan yang bakal dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang masih dalam penegakan protokol kesehatan situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali menuturkan, tambahan anggaran sebesar Rp 11.086.319.100 diajukan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan, dari dana sebelumnya atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) awal sebesar Rp 57.500.000.000.

Baca juga: Gelar Pilkada di Masa Pandemi, KPU Bengkulu Ajukan Dana Rp 12 Miliar untuk Beli APD

"Dari hasil pleno kami terakhir tadi malam (21/6/2020), kami nambah Rp 11.086.319.100 dari NPHD awal Rp 57.500.000.000, sehingga total menjadi Rp 69.086.319.100. Di mana kami tidak melakukan addendum penambahan biaya dari NPHD," ujar Mahrus, saat dihubungi, Senin (22/6/2020).

Adapun tambahan anggaran tersebut, selain untuk penegakan protokol kesehatan dengan melengkapi alat pelindung diri (APD) seperti yang diajukan oleh pemerintah, juga untuk membayar honor para petugas Pengawas Pemungutan Suara (PPS) tambahan, seiring aturan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibatasi maksimal hanya 500 pemilih.

"Sesuai pemetaan terakhir yang kami lakukan itu, ada tambahan 724 TPS. Karena setiap TPS tidak boleh lebih dari 500 pemilih, ini mengacu dari aturan penerapan protokol kesehatan," ucap dia.

Baca juga: KPU Balikpapan Minta Tambahan Dana Pilkada Rp 14 M, Pemkot: APBD Habis untuk Covid-19

Selain itu, KPU Lamongan juga akan melakukan optimalisasi anggaran yang sudah ada dengan mempertimbangkan unsur new normal dalam penerapan protokol kesehatan.

Misalnya, bimtek yang melibatkan banyak orang bakal dialihkan secara daring atau online.

"Akan kami alihkan, termasuk perjalanan-perjalanan dinas, itu kan masuk dalam sasaran restrukturisasi. Itu nanti akan di-cover oleh bagian SDM (sumber daya manusia)," kata Mahrus.