Bupati Barito Kuala Hentikan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

MARABAHAN, KOMPAS.com -Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memutuskan hubungan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Barito Kuala Noormiliyani memutuskan kerja sama dengan lembaga penjamin kesehatan itu karena kecewa dengan aturan yang diterapkan saat melayani masyarakat.

"Kami putuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena tidak bisa melayani masyarakat dengan benar," tegas Noormiliyani dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: KPK Sebut Setneg Minta 3 Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Terkait BPJS Kesehatan

Menurut Normiliyani, sudah banyak laporan warganya yang tertolak menggunakan BPJS Kesehatan.

Terakhir, yang membuat Noormiliyani kecewa berat adalah ada seorang balita penderita penyakit jantung bocor tidak bisa dilayani BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan sudah terlalu menyinggung rasa kemanusiaan. Terbaru, ada seorang bayi berusia tiga bulan dengan penyakit bawaan jantung bocor, ternyata juga ditolak BPJS Kesehatan," ujarnya.

Noormiliyani juga menegaskan, masyarakat Barito Kuala tak perlu khawatir dengan pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kisah Anak Penderita Hidrosefalus, Menunggak Iuran BPJS hingga Orangtua Kehilangan Pekerjaan

Pasalnya, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Barito Kuala sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jamkesda tersebut, dia klaim melayani semua warga secara baik, apa pun jenis penyakitnya.

"Selama ini kami lewat Jamkesda baik-baik saja, dan tidak ada masalah melalui dana APBD. Pokoknya, Insya Allah masyarakat Barito Kuala terlayani dengan baik. Kami yakin bisa menolong masyarakat kami sendiri dengan program Jamkesda yang ada," ujarnya.