Khofifah: PSBB Malang Sudah Disetujui, tapi...

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku, mendapatkan konfirmasi soal pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) dari Kementerian Kesehatan.

Khofifah mengatakan, surat pengajuan PSBB Malang Raya sudah disetujui Kementerian Kesehatan, hanya saja surat persetujuannya belum diberi nomor.

"Suratnya sudah disetujui, tapi suratnya belum bernomor," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (11/5/2020) malam.

Baca juga: Surabaya Dinilai Gagal Tangani Covid-19 Saat PSBB, Apa Penyebabnya?

Karena itu, dia sudah meminta Sekda Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator PSBB untuk menyiapkan persiapan teknis pelaksanaan PSBB Malang Raya.

"Senin siang Pak Sekda sudah menggelar persiapan teknis PSBB di Malang Raya," terang Khofifah.

Pada Minggu (10/5/2020), Pemprov Jawa Timur mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan untuk wilayah Malang Raya.

Pemberlakuan PSBB sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang lebih intensif.

Kajian ilmiah tentang pentingnya PSBB di Malang Raya juga sudah disampaikan Tim Advokasi PSBB dan Survilans Covid-19, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

"Hasil penilaian sistem skoring dari variabel yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan juga mencapai angka 10, yang artinya Malang Raya sudah layak memberlakukan PSBB," ujar Khofifah.

Ketua Tim Advokasi PSBB dan Survilans Covid-19, dr Widhu Purnomo, mengatakan, ada 7 variabel yang diukur untuk menentukan skoring.