Anggota DPR: PSBB Tak Efektif, Ganti Karantina Komunal Saja

KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah tidak efektif dalam menecegah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Dedi meminta PSBB dihentikan.

Dedi mengatakan, PSBB tidak efektif karena beberapa hal. Pertama, kebijakan hari ini bahwa pusat sudah melonggarkan transportasi.

Dengan pelonggaran transportasi, interaksi orang sudah makin tinggi dan banyak. Sementara, PSBB adalah bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.

Kedua PSBB tidak efektif karena pada praktiknya, lalu lintas mobil tetap bisa lolos pos pemeriksaan. Memang, ada penjagaan ketat, namun hanya pada jam-jam tertentu.

"Pengendara tetap lolos penjagaan baik siang maupun malam," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: PSBB Diperpanjang, Wali Kota Ingin Padang Bebas Covid-19 pada 29 Mei

Lalu alasan ketiga tidak efektifnya PSBB adalah karena aturan itu terlalu panjang dan lama sehingga berdampak pada ekonimi dan sosial masyarakat.

Di sini lain, ada kebijakan yang saling berbenturan, seperti PSBB dan kelonggaran transportasi sehingga membuat masyarakat bingung.

"PSBB menyebabkan sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan itu terlalu lama," kata Dedi.

Selain itu, kata Dedi, kebijakan PSBB tak sepenuhnya ditaati masyarakat. Misalnya, satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.

"Kasihan yang taat aturan tinggal di rumah malah menderita dan upaya mereka juga jadi sia-sia," ujar Dedi.

Baca juga: Pemeriksaan Cepat, Kunci Rahasia Bali Kendalikan Wabah Covid-19 Tanpa PSBB