Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK "Ngaco"

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan soal dinamika bantuan sosial (bansos) dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat .

Menurut Emil, begitu ia disapa, ada persoalan utama mengapa distribusi bansos di Jabar memunculkan beragam persoalan. Pertama waktu datangnya bantuan yang berbeda di tiap daerah serta dana penerima bansos yang bermasalah.

"Dinamika Bansos, terdapat 1,7 juta data KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar Emil lewat instagram pribadinya, Rabu (29/4/2020).

"Jadi sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada," kata dia.

Baca juga: Polemik Bansos Pemprov Jabar, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Selain itu, Emil menemukan adanya lompatan jumlah penerima bantuan dari 9 juta jiwa sebelum Covid-19, menjadi 38 juta jiwa setelah Covid-19 di mana 63 persen warga kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin.

"Terlampir, data terakhir per 28 April 2020 terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam 9 pintu bantuan. Itulah kenapa provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear," tutur Emil.

Adapun tujuh pintu bantuan lainnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah kota kabupaten, bantuan Kementrian Soial dan Kementrian Desa.

Sementara itu, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, 23.700 paket bansos telah disalurkan.

Baca juga: Data Tumpang Tindih, Kades se-Sukabumi Minta Penyaluran Bansos Pemprov Jabar Ditunda