Kas Daerah Tinggal Rp 600 Miliar, Mampukah Pemprov Jabar Tutupi Kebutuhan Bansos?

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, uang yang saat ini tersedia di kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya tinggal Rp 600 miliar.

"Per hari ini bisa saja sudah bertambah, besaran sekitar itu (Rp 600 miliar) disampaikan saat rakorpim dua minggu ke belakang," kata Asep lewat sambungan telepon, Selasa (28/4/2020).

Meski bisa saja jumlah uang di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat hari ini bertambah, Asep tidak yakin pemprov bisa menutupi kebutuhan untuk bantuan sosial kepada warga masyarakat terdampak pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Hindari Konflik, Ridwan Kamil Usul Penyaluran Bansos oleh Kemenko PMK

Asep menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis bisa menutupi kebutuhan bansos dampak Covid-19 lantaran masih memegang asumsi bahwa pendapatan dari pajak daerah di mana kontribusi terbesar disumbangkan oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sesuai dengan target.

"Penggunaan untuk kebutuhan covid-19 sekarang sudah lebih dari Rp 1 triliun. Capaian PAD dalam triwulan pertama tahun 2020 kondisinya masih normal, tapi realiasinya tidak mencapai target," kata Asep.

Menurutnya, simulasi PAD ke depan tentu tidak akan bisa merujuk pada triwulan pertama ini. Sebab, asumsi pendapatan yang diakibatkan wabah Covid-19 ini dengan adanya kebijakan PSBB tentu akan semakin jauh meleset juga.

"Konsekuensinya, kemampuan Pemprov Jabar untuk mendanai bansos pun akan menjadi semakin terbatas," bebernya.

Meski demikian, Asep mengatakan, pihaknya tetap mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tetap mampu menutupi anggaran kebutuhan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Saya sampaikan dalam rapim hati-hati menyampaikan itu. Asumsinya bisa saja jadi meleset. Mudah-mudahan saja terkumpul," tuturnya.

Asep pun mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mewaspadai keberadaan ruang fiskal, nggaran dan potensi gejolak sosial di lapangan.

"Pada satu kondisi tertentu bisa saja, pemerintah daerah menyatakan menyerah jika memang anggarannya tak mencukupi dan akhirnya meminta bantuan ke pemerintah pusat agar kebutuhan bansos untuk warganya tercukupi. Dengan demikian, maka gejolak sosial pun bisa diantisipasi," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh membenarkan bahwa kas daerah saat ini tinggal Rp 600 miliar.

Namun demikian, kata Oleh, saat ini Pemprov Jabar masih memiliki deposito sebesar Rp 2 trilun.

"Anggaran hari ini fokus untuk penanggulangan Covid-19. Semua kegiatan sementara dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan," kata Oleh melalui pesan WhatsApp, Jumat (24/4/2020).

Bantuan dampak corona

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan bagi rumah tangga rawan miskin baru yang aktivitas ekonominya tersendat akibat terdampak wabah Covid-19.