Data Penerima Bantuan Tak Valid dan Diprotes Warga, Camat: Akan Kami Validasi Ulang

KOMPAS.com - Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah yang terjadi di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kisruh.

Pasalnya, data penerima bantuan bagi warga terdampak corona itu dianggap tidak valid.

Dari temuan warga, ada beberapa nama yang sudah meninggal dan pindah kependudukan masuk dalam data penerima bantuan.

Padahal, sebelumnya pihak aparat desa sudah melakukan pendataan kepada warga yang dianggap kurang mampu dan terdampak corona.

Namun, data yang disampaikan tersebut ternyata banyak yang tidak lolos.

Baca juga: 3 Orang yang Meninggal Masuk Calon Penerima, Warga Tolak Bantuan Terdampak Corona

Akibat kondisi itu, warga akhirnya bersepakat menolak bantuan tersebut. Hal itu sebagai bentuk protes warga terkait penyaluran bantuan yang dilakukan.

Menyikapi protes warga itu, Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan berjanji akan melakukan evaluasi.

"Data akan kembali kami validasi," ujar Asep Aan saat musyawarah bersama warga di Desa Cimuja, Sabtu (25/4/2020).

Menurut Aan, program bantuan untuk warga terdampak corona tersebut berasal dari tiga sumber.

Yaitu dari Kementerian Sosial, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkab Sumedang.

"Untuk Desa Cimuja, dari 600 KK yang telah didata RT, RW dan Desa Cimuja, teralokasikan bantuan untuk 159 KK. Terdiri dari 11 KK dari Pemprov Jawa Barat, 90 KK dari Kemensos, dan sisanya dari Pemkab Sumedang," tutur Asep Aan.

Setelah kembali dilakukan musyawarah dengan pengurus RT, RW, dan aparat desa setempat, kasus tersebut, lanjut dia, dianggap sudah selesai dan warga bersepakat menerima bantuan.

Baca juga: Fakta Warga Kompak Tolak Bantuan Pemerintah, Berawal dari Data Penerima Tak Valid

Sementara terpisah, salah seorang warga Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Ilham Maulana Suparman (36) mengatakan, kisruh pemberian bantuan sosial tersebut bermula dari adanya temuan data yang tidak valid oleh warga.

Data tidak valid yang dimaksud adalah ada nama penerima bantuan yang sudah meninggal dan pindah kependudukan tapi tetap masuk dalam daftar.

Karena kondisi itu, warga akhirnya kompak melakukan penolakan.

"Karena data dianggap tidak valid, warga dan aparatur RT, RW hingga desa sepakat menolak bantuan tersebut," ujar Ilham kepada Kompas.com melalui WhatsApp, Sabtu (25/4/2020) malam.

Penulis : Kontributor Sumedang, Aam Aminullah | Editor : Farid Assifa