Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha di Jateng Diminta Tak PHK Buruh, Ganjar: Bicarakan Secara Internal

Kompas.com - 08/04/2020, 10:16 WIB
Riska Farasonalia,
Dony Aprian

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para pengusaha di Jawa Tengah tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada buruh.

Sebab, menurut Ganjar relasi internal antara pengusaha dan buruh sejatinya perlu dibangun dengan mengedepankan komunikasi yang baik sehingga akan terjalin kekompakan.

"Saya mohon usahakan betul-betul tidak ada PHK. Bicarakan secara internal. Apakah mungkin pengurangan jam kerja, dari sisi pendapatan yang sekarang lagi drop itu bisa dipakai menjadi satu aturan baru bagaimana kemudian pola penggajian dan seberapa besarannya," jelas Ganjar di kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Terus Bertambah, Pemkot Semarang Optimis Lawan Pandemi Ini

Untuk itu, Ganjar berharap pengusaha dan buruh dapat membangun musyawarah sehingga dapat saling menjaga dan sama-sama merasakan kondisi kesulitan di tengah pandemi corona.

Ganjar menyebut beberapa perusahaan seperti garmen juga dapat bertahan dengan beralih memproduksi APD dan masker.

Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan akan menyumbangkan produknya itu.

"Jadi sebenarnya ini cara-cara yang baik," ungkapnya.

Sementara untuk menangani dampak dari merebaknya wabah corona di sektor ekonomi lainnya, Ganjar mengaku sudah menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk UKM di Jateng.

Baca juga: Dampak Corona, 24 Ribu Buruh Di-PHK, Ganjar: Silakan Daftar Kartu Prakerja

Termasuk menyiapkan Kartu Pra Kerja bagi karyawan yang terkena PHK.

"Terus kemudian yang kena PHK sudah kami siapkan kartu prakerja. Di Jawa Tengah alokasinya cukup banyak dan pendaftarnya masih sedikit. Maka sebentar lagi Dinas Tenaga Kerja akan merespons itu dengan cepat," katanya.

Ganjar menyebut kuota Kartu Prakerja di Jateng sejumlah 421.705 orang dengan total anggaran Rp 1,49 triliun.

Dari jumlah tersebut, hingga saat ini baru ada 19.000 orang yang mendaftar.

Maka dari itu, dirinya meminta semua karyawan atau masyarakat yang belum bekerja juga bisa memanfaatkan program tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com