Soal Penangguhan Umrah, Khofifah Minta Jamaah Hormati Keputusan Arab Saudi

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak menghormati keputusan penangguhan penerbitan visa dan keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi.

Penangguhan umrah untuk sementara waktu, menurut Khofifah, merupakan upaya proteksi bersama.

Ia menyampaikan, kebijakan ini diyakini sudah melalui pertimbangan yang komprehensif demi memberikan perlindungan bagi seluruh jemaah umrah dari kemungkinan potensi penyebaran virus corona yang kini menjadi wabah di banyak negara dunia.

Baca juga: Sejak Januari 2020, 300 Jemaah Minta Rekomendasi Umrah pada Kemenag Jember

"Saya berharap kita semua menghormati keputusan ini sebagai upaya proteksi bersama. Kita harus menghormati pertimbangan-pertimbangan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/2/2020).

Khofifah menuturkan, keputusan penangguhan umrah ini sudah dipikirkan dengan sangat komprehensif sebagai keputusan internasional.

Terkait keberangkatan ibadah umrah para jemaah yang ditangguhkan sementara, Khofifah meminta mereka untuk bersabar, tenang, berpikiran positif, dan mengambil hikmah dari kebijakan penangguhan umrah ke Arab Saudi.

Ia memastikan kebijakan ini tak lain juga untuk kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran virus corona.

Khofifah menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ia mengajak para jemaah yang sudah terdaftar atau yang akan berangkat untuk tidak melakukan pembatalan.

"Tetapi melakukan penjadwalan ulang waktu keberangkatannya yang disesuaikan dengan jadwal yang tersedia di PPIU masing-masing," ujar Khofifah.

Di samping itu, Khofifah juga mengapresiasi langkah AMPHURI yang segera menerbitkan surat edaran guna menenangkan para jamaah yang ditangguhkan sementara waktu keberangkatan ibadah umrahnya.

Surat tersebut diharapkan bisa menjadi jaminan bahwa para jamaah yang ditangguhkan keberangkatannya tetap dalam koordinasi dan juga pantauan lembaga otoritas.

Khofifah meminta agar seluruh penyedia jasa layanan ibadah umrah tetap berkoordinasi dengan AMPHURI.

Terutama melaporkan kepada DPP dan atau DPD mengenai jumlah calon jemaah umrah yang terdaftar baik yang sudah mendapatkan visa, tiket atau yang belum.

"Kami semua mengupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kondisi ini," kata Khofifah.