BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Perumahan dan Permukiman merilis ada kenaikan jumlah kebutuhan rumah layak bagi masyarakat Jawa Barat.
Pada tahun 2015, mereka mencatat ada 1,2 juta kepala keluarga di Jabar yang tak memiliki rumah layak huni.
Jumlah tersebut membengkak pada tahun 2018 menjadi 1,9 juta rumah tangga.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Dicky Saromi memahami bahwa kebutuhan rumah layak menjadi masalah serius bagi Jabar.
Baca juga: Emil Disentil Netizen, Wagub Jabar: Jangan Dilihat TikTok-nya, tapi Tujuannya Pamer Produk Jabar
Namun, kondisi luas lahan yang mulai menipis menjadi kendala utama.
Dicky menuturkan, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) budidaya permukiman di Jawa Barat, lahan untuk permukiman hanya tersisa 154.000 hektare.
Lahan itu kebanyakan tersedia di wilayah pedesaan.
"Makanya banyak konflik pembangunan. Mengambil lahan konservasi, mengubah sawah karena di kota sudah semakin terbatas," ujar Dicky saat ditemui di kantor Disperkim Jabar, Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung, Jumat (28/2/2020).
Karena itu, kata Dicky, pembangunan rumah vertikal menjadi salah satu solusi untuk menambal kebutuhan rumah layak masyarakat di tengah ketersediaan lahan yang masih menipis.
Pemprov Jabar, lanjut dia, telah menyiapkan program pembangunan rumah vertikal yang diberi nama Apartemen Juara bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
"Saat ini kita baru punya empat rumah vertikal, di Rancaekek, Batujajar, Ujungberung, dan Solokan Jeruk. Umumnya baru di metro Bandung," ucapnya.
Dalam waktu terdekat, Disperkim akan membangun hunian vertikal di kawasan Gedebage, Kota Bandung di lahan seluas 3,4 hektare milik Pemprov Jabar.
Rencananya, ada empat menara yang akan dibangun.
"Tahun depan kita minta pemerintah pusat membantu untuk pembiayaan. Rencananya ada empat tower, 11 tingkat dengan total 1.424 unit," kata Dicky.
Ada pun rencana lainnya, 119 menara akan dibangun di wilayah Cirebon-Patimban-Majalengka (Rebana) dengan total luas lahan mencapai 59,38 hektare.