Sensus di Wilayah Rawan KBB di Papua, Petugas Akan Dikawal

JAYAPURA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) optimistis bisa menyelenggarakan sensus penduduk konvensional yang dimulai pada Juli 2020 di Papua.

Meski demikian, banyak pihak meragukan sensus penduduk bisa dilakukan secara merata karena banyak wilayah yang rawan diganggu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kepala BPS Papua Simon Sapary menegaskan, sensus penduduk harus tetap dijalankan karena data kependudukan menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan.

"Untuk daerah khusus yang rawan, kita tetap memberikan sosialisasi bahwa data penduduk yang benar itu penting untuk masyarakat yang berjuang di daerah politik kami meminta memang harus ada pengawalan setempat, atau mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat," kata Simon di Jayapura, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Kapolda Papua Petakan Zona Merah Rawan Gangguan KKB, Kepala Daerah Diminta Turun Gunung

BPS akan mengalokasikan dana khusus untuk menjamin keamanan petugas sensus yang bertugas di daerah rawan.

Simon memastikan, tak ada kriteria khusus untuk petugas sensus yang bakal ditugaskan ke wilayah rawan tersebut.

"Kriteria petugas yang turun tidak ada yang khusus, petugas yang ada minimal sudah sarjana muda, berpengalaman, tahu tulis menulis," kata dia.

Sementar itu, sensus penduduk online pun sedang diterapkan. Simon mengatakan, BPS tak memasang target terlalu besar di Papua.

Baca juga: Pergerakan KKB Termonitor, Kapolda Papua: Kami Bisa Lumpuhkan Mereka

Simon beralasan, minimnya sarana telekomunikasi di pelosok Papua jadi pemasangan target.

"Kita cuma ditargetkan 5-10 persen dari jumlah penduduk hampir 3,5 juta jiwa," kata Simon.