Kepala Daerah di Wilayah Rawan KKB Diminta Jamin Keamanan, Kapolda Papua: Jangan Lari

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw meminta kepala daerah di wilayah yang sering diganggu kelompok kriminal bersenjata (KKB) lebih proaktif mendekati masyarakat.

Polda Papua mengategorikan wilayah yang sering diganggu KKB dalam zona merah. Wilayah itu di antaranya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan beberapa kabupaten lain.

Paulus meminta bupati di wilayah tersebut mencontoh kepemimpinan kepala daerah yang berhasil mengubah wilayahnya dari zona merah menjadi zona hijau atau bebas gangguan KKB.

"Contoh daerah yang dulunya merah lalu menjadi hijau, kata kuncinya cuma satu, keberadaan pemimpin di situ. Ada masalah di suatu wilayah, mbok ya pemimpinnya ada, jangan lari, jangan lempar abu panas," kata Waterpauw di Jayapura, Selasa (18/02/2020).

Baca juga: PDI-P Belum Bisa Umumkan Calon Wali Kota Surabaya Pengganti Risma Besok

Kapolda Papua itu meminta kepala daerah menjalankan amanat negara dengan baik. Setidaknya, kepala daerah bisa selama mungkin tinggal di wilayah yang dipimpinnya.

Menurutnya, kondisi kesejahteraan masyarakat di beberapa kabupaten di Papua masih memprihatinkan.

Sehingga, dibutuhkan sosok pemimpin yang siap untuk selalu melayani rakyatnya.

Terlebih, jika daerah tersebut masuk kategori zona merah dari gangguan KKB.

"Terbukti ada pimpinan yang luar biasa, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh menjaga wilayahnya," kata Waterpauw.

Sebelumnya pada 28 Januari 2019, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Doren Wakerkwa meminta Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni "turun gunung" karena wilayahnya diganggu KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

Natalis Tabuni diminta segera turun bersama TNI/Polri diminta berdialog dengan masyarakat mencari solusi penyelesaian dan mengamankan seluruh masyarakat Intan Jaya.

Doren mengaku Kabupaten Intan Jaya mengalami krisis kepemimpinan setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu.

Meski Natalis Tabuni telah dilantik sebagai Bupati Intan Jaya, kontestasi Pilkada 2017 masih membuat masyarakat saling berkubu.

Baca juga: Khofifah: Sudah Ada Calon Investor untuk Pembangunan Kereta Gantung di Bromo

“Kondisi ini pula yang menyebabkan aktivitas pemerintahan tidak berjalan maksimal, lantaran Bupati kabarnya lebih banyak berkantor di Nabire," kata dia.