Pemkot Semarang Percepat Pembangunan Melalui Battom-Up, Begini Caranya

KOMPAS.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berkomitmen untuk melaksanakan percepatan pembangunan wilayah.

Salah satu caranya, menurut Hendrar Prihadi, termasuk dengan mengakomodasi usulan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up).

Wali Kota yang akrab disapa Hendi ini mengatakan itu saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tugu, Jumat (7/2/2020).

"Untuk itu, saya meminta semua pihak memaksimalkan platform Musrenbang," kata Hendi, seperti keterangan tertulisnya.

Menurutnya, Musrenbang merupakan sarana penting bagi masyarakat guna menyampaikan usulan kepada Pemkot Semarang mengenai prioritas dan program apa yang perlu dilakukan di wilayah masing-masing.

Baca juga: Ini Upaya Nyata Pemkot Semarang Dukung Pengembangan UMKM dan Koperasi

Hendi pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan Musrenbang untuk menyampaikan gagasan, usulan, ide guna peningkatan pembangunan di wilayahnya sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

”Beberapa kali saya didatangi oleh warga yang mengadu adanya jalan yang rusak di kampungnya. Lalu, saya tanya apakah itu sudah disampaikan saat Musrenbang belum?” ceritanya.

Kemudian, Hendi pun mendapati fakta ternyata belum semua warga paham akan fungsi dari Musrenbang.

“Ini PR kita bersama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apa pun yang terjadi di lingkungannya harus bisa disampaikan kepada pemerintah,” ungkapnya.

Baca juga: Wali Kota Semarang Dukung Kegiatan Bersifat Guyub di Stadion Citarum

Hendi menambahkan, cara menyampaikannya bisa melalui Musrenbang, dirinya langsung, medsos, kegiatan jalan sehat, atau lewat lurah dan camat.

Alokasikan anggaran 1 Miliar

Pada kesempatan yang sama, Hendi juga menyebut mulai tahun 2021 mendatang, setiap kelurahan di Kota Semarang akan mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 1 miliar.

Dia mengatakan, anggaran ini akan dikelola Lurah bersama masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di lingkungannya dan tidak termasuk honor RT, RW, LPMK, dan Karang Taruna.

Hendi menyebut pengalokasian anggaran ini termasuk bagian dari pembangunan bottom up.

“Dengan ditentukannya jumlah anggaran yang dikelola, Lurah akan memiliki tambahan titel yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,” ungkapnya.

Baca juga: Melebihi Kuota, 51 Minimarket di Kabupaten Semarang Akan Ditutup

Itu berarti, lanjutnya, lurah harus rajin berkeliling untuk membuat program prioritas di lingkungannya dan berkomitmen untuk kreatif dan inovatif sesuai aturan agar membuat wilayahnya maju.

Lebih lanjut, Hendi menerangkan, dari jumlah yang digelontorkan bagi tiap-tiap Kelurahan itu, Rp 100 juta dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan kegiatan Posyandu.

Hal itu dilakukan agar anak-anak di Kota Semarang dapat memiliki asupan gizi yang baik serta terhindar dari ancaman stunting dan kekurangan gizi.

Kendala lahan di Banjir Mangkang

Sementara itu, terkait banjir yang beberapa lalu menimpa wilayah Mangkang, Hendi mengatakan, permasalahan utamanya adalah terkendala soal lahan yang belum dibebaskan.

Baca juga: Tanah di Semarang Turun 15 Cm Tiap Tahun, Ini Upaya Pemkot Semarang

Namun, lanjutnya, saat ini tujuh bidang lahan sudah dibebaskan oleh Pemkot Semarang.

“Itu berarti, tahun ini kita akan menagih janji ke Pemerintah Pusat untuk segera dilakukan normalisasi Kali Beringin dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar,” ujarnya.

Dia berharap, dengan kesepakatan tersebut normalisasi dapat segera terealisasi sehingga tidak ada lagi cerita tentang tanggul jebol dan banjir di wilayah Mangkang.

Dalam menangani banjir, selama ini Pemkot Semarang telah melakukan normalisasi di sejumlah sungai, seperti Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Banger, Kali Babon, dan Kali Asin.

Selain itu, Pemkot juga mengaktifkan 49 pompa berkapasitas 7.500 – 12.000 liter per detik.

Baca juga: Cegah Penurunan Tanah, Pemkot Semarang Batasi Volume Air Tanah yang Diambil Pabrik

Dengan begitu, yang semula di tahun 2011 jumlah wilayah banjir adalah 41 persen kini berkurang menjadi 13,71 persen.

“Harapannya, tahun ini wilayah Mangkang sudah mulai tersentuh dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi kali Beringin,” ungkapnya.