Soal Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS, Ini Kata Ketua PP Muhammadiyah

MATARAM, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi anggota kelompok radikal ISIS.

Menanggapi soal itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa pro dan kontra atas kepulangan WNI eks ISIS tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Sebab, menurut dia, Negara yang memiliki kekuatan menangani hal tersebut.

“Muhammadiyah tentu selalu taat terhadap asas, mengikuti prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Jadi pulang dan tidak mereka, serta bagaimana perlakuan Negara, tentu kami percayakan kepada ketentuan hukum yang berlaku,” kata Haedar usai membuka Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-28 di Mataram, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Sebelum Pulangkan Teroris Pelintas Batas, Pemerintah Diminta Pastikan Mereka Tak Terpapar Paham ISIS

Haedar menyebutkan, jika WNI eks ISIS tersebut sudah terpapar radikalisme, maka pemerintah sudah siap dengan sejumlah lembaga untuk meluruskan kembali paham mereka.

Misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Jika itu menyangkut paham radikal ideologi keagamaan, ya perlu ada pembinaan khusus dan tentu juga dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan. Semua diambil alih peran Negara,” kata Haedar.

Haedar juga mengajak semua organisasi masyarakat (ormas), bukan hanya ormas Islam, untuk selalu meluruskan pandangan masyarakat jika ada yang terpapar radikalisme dan bisa memecah persatuan bangsa.

“Terakhir, peran organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas Islam, itu bisa memberikan pembinaan keagamaan yang tentu saja bisa meluruskan paham,” kata Haedar.

Baca juga: Komisi III Minta BNPT Kaji Prosedur Pemulangan Ratusan WNI eks ISIS