Ketua Umum ISNU: Ekonomi NU Harus Kuat agar Tak Bisa "Dibeli"

KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan, bahwa NU harus menguasai perekonomian.

Menurut Ali, pendiri NU, KH Wahab Hasbullah, dari awal sudah menekankan bahwa warga NU harus memiliki kemapanan ekonomi, tidak bergantung kepada orang lain. Atau istilahnya disebut nahdlatut tujjar.

Menurut Ali, NU tidak akan bisa "dibeli" jika organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memiliki ekonomi kuat dan pesantren mandiri.

"Kita akan potong jaringan ritel. Ini perlu kita pikirkan bersama. Inilah yang dikehendaki Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Hasyim yang disebut Nahdlatut Tujjar, kembali ke basis ekonomi," ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Ketika Tokoh NU dan Muhammadiyah Bersanding Jadi Nama Jalan di Banyumas, Gus Dur hingga KH Ahmad Dahlan

Ali mengatakan, penguatan ekonomi NU itu menjadi salah satu poin penting yang disampaikannya dalam acara Diskusi Panel Ahli (DPA) bertajuk "Penguatan Ekonomi Pesantren Pasca Undang-undang Nomor 18/2019 tentang Pesantren" yang dihelat Pimpinan Pusat ISNU di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (27/1/2020) kemarin.

Pesantren di Indonesia, lanjut Ali, memiliki potensi luar biasa untuk bisa mandiri.

Hal itu mengingat jumlah santri NU yang mencapai 5 jutaan.

Belum lagi kedua orang tua, kakak dan adik mereka.

"Dengan jumlah santri mencapai 5 jutaan, potensi kemandirian NU bisa melalui pesantren. Ini kalau kita gerakkan tentu dahsyat sekali," tuturnya dalam keterangan tertulis yang kemudian dikonfirmasi Kompas.com.

Sementara itu, Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof Abdurrahman Mas’ud, dalam keterangan tertulis, mengatakan, pada 2017, pihaknya menerbitkan monografi bertajuk "Top 10 Eko Santri: Pionir Kemandirian Pesantren".

Sepuluh monografi yang disusun oleh tim peneliti, kata Abdurrahman, merupakan upaya untuk memotret kemandirian dalam pesantren.

"Sepuluh objek yang ditulis memiliki masing-masing karakter yang tidak terlepas dari latar belakang lingkungannya,” kata Kaban.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, tugas pesantren selain pendidikan, juga ada tugas dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

"Dalam sejarah, pesantren itu menjadi penggerak ekonomi. Para kiai adalah juga pelaku ekonomi," katanya.

Baca juga: Soal Natuna, NU Minta Pemerintah Tak Lembek Meski China Investor Besar

Sebagai informasi, PP ISNU melalui Diskusi Panel Ahli (DPA) akan menggar diskusi rutin setiap bulan dengan tema-tema penting dan strategis yang menjadi perhatian masyarakat luas.