KILAS DAERAH

Kilas Daerah Jawa Tengah

Penegakan Hukum Masih Banyak Diprotes, Ganjar: Indikasi Belum Penuhi Amanat Reformasi

Kompas.com - 26/01/2020, 16:40 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku penegakan hukum dewasa ini belum memenuhi amanat reformasi 1998.

Dia menuturkan, indikasinya bisa dilihat dari masih banyaknya protes masyarakat pada proses penegakan hukum.

Ganjar mengatakan itu saat menjawab pertanyaan pelajar pada acara Gadjah Mada Education Roadshow di Universitas Negeri Padang, Minggu (26/1/2020).

"Belum. Lha wong belum, semua masih protes. Nunggu kamu mungkin kalau lulus," katanya menjawab pertanyaan dari Charrelle, pelajar SMA Negeri 10 Padang.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah alumni berprestasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satunya Wali Kota Pariaman Genius Umar yang juga mendapatkan magister di UGM.

Baca juga: Ganjar Kritisi Rencana Hapus Honorer: Kita Kekurangan Pegawai

Adapun, Charelle dan sekitar 500 pelajar yang menyesaki gedung auditorium ini datang untuk menyimak paparan Ganjar tentang pentingnya pendidikan antikorupsi.

Metode pemberantasan korupsi

Gubernur berambut putih itu kemudian menjelaskan beberapa metodenya untuk membuat Jateng membudayakan antikorupsi.

Beberapa metode tersebut, di antaranya digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, survei pemetaan rawan korupsi, dan mitigasi korupsi.

Alumnus Fakultas Hukum UGM itu juga menegaskan pentingnya pelibatan pelajar dan masyarakat dalam gerakan antikorupsi.

Sampai sekarang, Jateng adalah satu-satunya provinsi yang memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pendidikan Antikorupsi.

Baca juga: Ganjar Larang Rumah Sakit se-Jateng Tanya Isi Dompet Pasien Miskin

"Pendidikan antikorupsi ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada 367 SMA di Jateng yang terapkan dalam kurikulum," jelasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Selain itu, Ganjar juga membeberkan posisi paling penting dalam pelaksanaan gerakan antikorupsi, yaitu peran pemimpin.

Menurutnya, gubernur, bupati, hingga wali kota harusnya bisa menjadi teladan bagi pejabat di bawahnya untuk menolak gratifikasi dan tidak melakukan korupsi.

Di tengah penjelasan Ganjar, seorang siswa bernama Rifky Arif menanggapi.

"Tapi kalau gubernur bersikap keras melawan korupsi, pasti ada tekanan dari berbagai pihak, bagaimana dengan bapak?" katanya.

Baca juga: Pembangunan Inklusif, Kunci Ganjar Turunkan Angka Kemiskinan Jateng

Ketua Umum Keluarga Alumni UGM (Kagama) ini pun menjawab, tekanan dalam setiap pekerjaan pasti ada. Untuk itu, dia hanya menganggapnya sebagai ujian.

“Kalau kita bismilah berintegritas, insyaallah tak akan ada takutnya. Nanti ada seninya, apakah menghadapinya frontal, muter dulu, atau sambil senyum-senyum," jawabnya.

Baca tentang

komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com