Pemkot Bandung: Sunda Empire-Earth Empire Tidak Terdaftar sebagai Ormas

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung menyatakan Sunda Empire (SE)- Earth Empire (EE) tidak terdaftar sebagai ormas atau pun Organisasi Kepemudaan (OKP).

Hal itu disampaikan Ferdi Ligaswara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Jumat (17/1/2020). 

Meski belum diketahui apakah Sunda Empire (SE)- Earth Empire (EE) ini berbentuk organisasi atau bukan, salah satu postingan dari akun facebook Renny Khairani Miller pada 9 Juli 2019 terlihat foto-foto kegiatan Sunda Empire (SE)- Earth Empire (EE).

Dalam unggahan itu akun tersebut menambahkan keterangan yang bertuliskan sebagai berikut: 

Baca juga: Viral Sunda Empire di Bandung, Polda Jabar: Masih Kita Pantau

'SUNDA EMPIRE - EARTH EMPIRE

Dalam menyambut Indonesia baru yang lebih makmur dan sejahtera,dgn system pemerintah dunia yg dikendalikan dari titik 0.0 Bandung sebagai Mercusuar Dunia. Masa Pemerintahan Dunia yg sekarang akan berakhir sampai dengan tangg 15 Agustus 2020. Mari kita persiapkan diri kita uyk menyongsong kehidupan yg lebih baikdan sejahtera. Agar kita tdk menjadi budak di negara sendiri dan hidup hanya utk membayar tagihan yg terus naik dan biaya hidup yg terus melambung tinggi apalagi biaya pendidikan anak yg tdk gratis, setelah itu kita tua dan mati, terus pikniknya kapan???'

Baca juga: Heboh Sunda Empire di Bandung, Kesbangpol: Jangan yang Aneh-aneh

Gerakan Sunda Empire adalah gerakan "nyleneh"

Foto istimewa Beredar foto screenshoot sebuah akun yang mempost Sunda Empire di pesan singkat WA.

"Yang pasti SE-EE ini tidak terdaftar di Kesbangpol. Akan kita telusuri," ujar Ferdi Ligaswara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).

Lebih lanjut Ferdi memastikan gerakan yang dilakukan oleh Sunda Empire (SE)- Earth Empire (EE) adalah nyeleneh serta menyalahi aturan.

Baca juga: Motif Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Kenapa Banyak Pengikutnya?

"Jangan yang aneh-aneh. Tidak ada negara dalam negara," jelasnya.

Setiap organisasi atau kelompok yang ingin mendaftarkan diri di Kesbangpol menurut Ferdi harus sesuai dengan aturan dan mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sudah jelas aturannya harus mengakui NKRI," katanya.

Baca juga: Ganjar Sebut Keraton Djipang, Kerajaan Baru di Blora untuk Pengembangan Pariwisata