Serahkan Sertifikat Tanah Warga, Jokowi: Natuna adalah Tanah Air Indonesia

KOMPAS.com - Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna, Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Kantor Bupati Natuna pada Rabu (8/1/2020).

Ia mengatakan sertifikat tanah tersebut membuktikan bahwa Natuna adalah wilayah NKRI.

"Kenapa saya hari ini ingin menyerahkan sertifikat tanah ini? Supaya kita semua tahu bahawa Natuna adalah Tanah Air Indonesia," kata Jokowi di hadapan warga yang hadir di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah adalah bukti hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat Natuna.

Baca juga: Tinjau Kapal Perang di Natuna, Jokowi Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE

"Jadi simbol pemberian sertifikat ini menunjukkan bahwa bukti hak hukum atas lahan tanah telah dipegang oleh masyarakat Natuna," tegasnya

Dilansir dari Antaranews.com, saat ini menurut Jokowi baru 26.000 bidang tanah yang mendapatkan sertifikat. Padahal di Natuna ada sekitar 41.000 bidang tanag yang seharusnya sudah bersertifikat.

"Artinya masih ada 14 ribu sampai 15 ribu sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat," kata Jokowi.

Ia juga menegaskan bahwa secara de facto dan de jure, Natuna adalah wilayah Indonesia karena ada bupati dan gubernur serta ada 81.000 warga negara Indonesia yang ada di Natuna.

Baca juga: Menko Polhukam Kerahkan 470 Nelayan ke Natuna

Terkait penegakan hukum di wilayah perairan Natuna, Presiden Jokowi mengatakan bahwa telah melakukan pengecekan terkait kapal asing yang masuk ZEE.

"Tadi saya sudah cek yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kapal asing yang mesuk ke ZEE kita. Ya dilakukan penegakan hukum," katanya.

Jokowi mengatakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang masuk ZEE dan melakukan pencurian ikan akan dilakukan oleh TNI AL, Bakamla, dan KPP Polisi Air.

Di kesempatan itu Jokowi juga berpesan agar warga Natuna menyimpan dan merawat sertifikat tanah dengan baik.

Baca juga: Jokowi: Dari Dulu sampai Sekarang, Natuna adalah Indonesia

Ia juga meminta agar warga melakukan penghitungan yang matang saat akan menggunakan sertifikat untuk jaminan pinjaman ke bank.

"Kalau mau makai untuk pinjem ke bank, gunakan untuk modal usaha. Jangan untuk beli mobil atau sepeda motor. Banyak pengalaman, kalkulasi tidak hati-hati sehingga sertifikat hilang, mobil atau motor juga hilang karena ditarik diler," kata Jokowi.