Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Usul Tata Ruang DKI, Jabar dan Banten Disatukan

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengevaluasi tata ruang di tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Lalu dibuat tata ruang baru yang berdasarkan konsep bahwa ketiga daerah itu adalah satu kesatuan wilayah.

Hal itu harus dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi banjir di Jawa Barat, DKI dan Banten.

Baca juga: Fakta Baru Banjir Bandang di Lebak, Ditetapkan sebagai KLB Provinsi hingga Gubernur Banten Buka Posko Kesehatan

Dedi mengatakan, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten secara historis adalah satu kesatuan wilayah adat. Kini, ketiganya hanya berubah pada sistem pengelolaan dan teritorial.

Namun, kata Dedi, sampai saat ini secara geografis, ketiga daerah itu adalah tetap sama sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, kata Dedi, membuat satu aturan tata ruang untuk tiga wilayah adalah suatu hal yang bisa dilakukan.

Menurutnya, pembuatan satu tata ruang wilayah untuk tiga daerah itu dilakukan agar banjir bisa diatasi secara holistik, tidak terpisah atau imparsial.

"Penangannya jangan sepotong-potong. Memandang alam itu kan tidak boleh sepotong-sepotong, harus holistik. Cara terbaiknya adalah membuat RT RW satu kesatuan wilayah untuk DKI, Jakarta dan Banten," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Karena ketiga daerah itu saling berhubungan secara kewilayahan, sehingga satu peristiwa lingkungan di satu daerah maka akan berdampak pada wilayah lain di sekitarnya.

Misalnya, hujan lebat di Bogor akan membawa banjir kiriman ke Jakarta dan Bekasi. Namun jika Bogor diatasi, maka banjir di Jakarta dan Bekasi bisa dikendalikan.

"Di Bogor, dibikin danau misalnya, maka bisa menampung air hujan sehingga banjir di jakarta bisa dikendalikan," kata Dedi kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2019).

"Jadi tata ruang untuk satu kesatuan wilayah adat perlu dibentuk," lanjut Dedi.

Baca juga: Desa Bungur Mekar di Lebak Banten Rusak Akibat Banjir, Evakuasi Pakai Helikopter

Dedi juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi izin-izin tambang dan perumahan di wilayah Jawa Barat. Pertambangan dan perumahan yang berpotensi memicu bencana alam agar ditertibkan.