Ini Daftar 12 Daerah yang Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor

KOMPAS.com - Dua belas pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat setelah banjir dan longsor yang dipicu hujan dengan intesitas tinggi dan disertai angin kencang sejak 31 Desember 2019 lalu.

Berikut daftar 12 daerah yang menyatakan status tanggap darurat:

1. Kota Bekasi, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor, 1 – 7 Januari 2020.

2. Kabupaten Bekasi, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor, 2 – 8 Januari 2020.

3. Kabupaten Bandung Barat, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor, 2 – 8 Januari 2020.

Baca juga: Pemerintah Buka Isolasi Desa Tertimbun Longsor di Bogor

4. Kabupaten Indramayu, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor, 2 – 8 Januari 2020.

5. Kota Depok, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang, 1 – 7 Januari 2020.

6. Kabupaten Bogor, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor, 2 – 16 Januari 2020.

Baca juga: Viral Video Longsor di Sumedang, Ini Kejadian Sebenarnya

7. Kabupaten Tangerang, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 1 – 14 Januari 2020.

8. Kota Tangerang, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 1 – 14 Januari 2020.

9. Kota Tangerang Selatan, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 1 – 14 Januari 2020.

Baca juga: Presiden dan Kepala BNPB Bahas Pencegahan Longsor di Helikopter

10. Kabupaten Serang, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 1 – 14 Januari 2020.

11. Kota Tangerang Selatan, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 1 – 14 Januari 2020.

12. Kabupaten Lebak, menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 1 – 14 Januari 2020.

Dengan status tanggap darurat pemerintah pusat mellaui BNPB dapat memberikan bantuan dana siap pakai ke pemrintah daerah.