Ini Alasan Mahfud MD Tolak Jalur Diplomasi Soal Natuna

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mohamad Mahfud MD menginstruksikan aparat TNI untuk mengusir kapal asing yang masuk di laut Natuna.

Ia juga tegaskan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan China terkait persoalan tersebut.

Langkah itu dilakukan karena perairan Natuna merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Tidak ada itu. Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," kata Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Tak Ada Negosiasi, Mahfud MD Minta Pengusiran Kapal China dari Natuna

Menurutnya, upaya menjaga sebuah kedaulatan negara merupakan bagian dari amanat konstitusi.

Sehingga menjaga wilayah Natuna yang sekarang banyak diterobos oleh kapal ikan asing merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan.

Pertama, karena perairan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia. Hal itu didasarkan pada konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Kedua, jika pemerintah melakukan jalur diplomasi justru dianggap mengakui bahwa perairan Natuna menjadi wilayah sengketa.

"Oleh sebab itu Indonesia menolak negosiasi, perundingan secara bilateral dengan China. Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui bahwa perairan itu memang menjadi sengketa," kata Mahfud.

"Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengaku sudah menyiapkan operasi siaga tempur untuk menjaga kedaulatan di perairan Natuna.

Dalam operasi itu, 600 personel TNI dan sejumlah alutsista seperti lima KRI, satu pesawat intai dan satu pesawat Boeing telah disiagakan di wilayah tersebut.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Penulis : Kontributor Malang, Andi Hartik | Editor : Bayu Galih