Peserta Pilkada di Jateng dari PDI-P Diminta Patuhi Putusan, Termasuk di Solo

UNGARAN, KOMPAS.com - Para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2020 melalui Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan (PDI-P) diminta patuh dengan keputusan DPP PDI-P.

Dengan demikian, menurut Sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, para kandidat dan pendukungnya tidak boleh sakit hati.

Menurut dia, dinamika internal dalam partai saat ini memang sedang naik, karena semua ingin mendapatkan rekomendasi DPP.

"Seperti di Solo, ada Gibran dan Purnomo yang sudah masuk dalam penjaringan serta fit and proper test. Nanti di DPP tinggal penyaringan dan rekomendasi, setelah diputuskan semua harus tegak lurus, kalau tidak tegak lurus, ke laut saja," ucap Bambang, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada Depok 2020, Bawaslu Sorot ASN yang Dukung Petahana

Menurut Ketua DPRD Jawa Tengah ini, aturan ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI-P.

"Ya tidak boleh sakit hati, meski mungkin tak sesuai harapan tapi tetap harus berjalan. Dalam organisasi ini kan ada aturan AD/ART, diatur itu tata cara mulai dari pilkada, pileg, pilpres, struktur, organisasi, semua ada," tuturnya.

Bambang mengatakan, calon yang akan mengikuti Pilkada 2020 di 20 daerah Jawa Tengah telah selesai mengikuti fit and proper test.

"Hanya ada satu yang absen dari Demak karena umroh. Dari Semarang dan Wonogiri tidak mengikuti sesuai keputusan partai. Sementara Bu Mirna dari Kendal mengikuti meski tidak mendaftar di DPD, suratnya dari pusat," kata dia.

Baca juga: Temui Warga dan Relawan, Gibran Didoakan Terpilih di Pilkada Solo 2020Bambang mengaku belum menetapkan target kemenangan PDI-P di Jawa Tengah. Namun acuan awal adalah bisa merebut 60 persen, sesuai pesan Sekretaris DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Target itu nanti setelah ada rekomendasi yang keluar. Saat ini juga survei masih berjalan kok, daerah yang kelihatan unggul atau kurang sudah mulai kelihatan, tapi kan tidak dibuka," ucap Bambang.

"Kami masih terus mengevaluasi, apalagi ada daerah yang tidak ada calon, maka kami koalisi. Daerah yang bisa maju sendiri juga koalisi, bebaskan sesuai daerah," kata dia.

Bambang menginformasikan, pada 30 Desember 2019, seluruh Ketua dan Sekretaris DPD akan dipanggil Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Dari pertemuan tersebut akan diidentifikasi daerah yang perlu rekomendasi dimunculkan dulu, mana yang ditahan. Jadi ini pasti sudah mengerucut, tapi harus teliti juga dalam memutuskan," kata Bambang.