Bupati Bogor Sebut UN Jadi Masalah Besar bagi Siswa di Indonesia

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan pandangannya mengenai penggantian Ujian Nasional (UN) pada tahun ajaran 2021.

Menurut Ade, selama ini UN sudah menjadi masalah besar bagi para siswa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor.

Masyarakat, kata dia, menilai bahwa UN selalu menjadi tolak ukur kecerdasan anak serta nilai di akhir masa sekolah.

"Iya kan UN itu bukan jadi jaminan bahwa dia pintar, tetapi kan siswa itu dilihat dari kesehariannya dan justru saat ulangan harian. Rajin apa enggak cerdas apa enggak," ucap Ade, saat ditemui di Ruang Rapat Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Klarifikasi Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus, Hanya Diganti...

Sehingga hal itu berdampak pada siswa berprestasi yang diukur hanya dari nilai UN saja.

Padahal, standar kenaikan dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi bisa dilihat dari banyak kemampuan lain.

"UN kadang-kadang ya kayak bikin gambling begitu, karena ketika kondisi anaknya lagi tidak bagus, jadi UN-nya jelek. Padahal dia (siswa) pintar kan," sambung Ade.

Oleh sebab itu, penghapusan UN tidak menjadi masalah besar, asalkan ada pengganti yang lebih baik.

Ketua DPW Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun sepakat dengan kebijakan UN 2021 ditiadakan.

"Iya, saya pikir penghapusan UN tidak jadi masalah besar asal penggantinya harus menjadi lebih baik. Jadi kecerdasan anak tidak lagi diukur dari UN menurut saya," ungkap Ade.

Kata Ade, alasan ditiadakannya UN oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim, disebabkan karena UN hanya membuat siswa menghafal dan menjadi sumber stres bagi siswa, guru, dan orangtua.

Dengan dihapuskannya UN, anak-anak sekolah bisa berinovasi dan mengekplorasi kemampuan kognitifnya dalam kegiatan belajar mengajar.

"Jadi saya pikir jam pelajaran akan berkualitas. Sarannya Pak Mendikbud yang baru ini lebih banyak untuk berinovasi, berkreasi, jangan hanya model-model belajar yang konvensional (hafalan) itu-itu saja. Tapi lebih diorbitkan, dimaksimalkan, dieksplorasi kemampuannya dan itu lebih bagus," paparnya.

Ade juga merespons pernyataan Mendikbud yang merencanakan bahwa penilaian kompetensi minimum diukur melalui asesmen literasi dan numerasi.

Ia pun sepakat jika acuan untuk mengetahui kualitas mutu pendidikan dinilai dari literasi digital.