Puluhan Kades Datangi DPRD Lamongan, Tuntut Kesejahteraan Ditingkatkan

LAMONGAN, KOMPAS.com - Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) cabang Lamongan mendatangi gedung DPRD Lamongan, Senin (9/12/2019).

Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

Ketua Papdesi Lamongan Zainul Mukid mengatakan, kedatangan dia bersama 80-an perwakilan kades yang ada di Lamongan itu membawa beberapa tuntutan, salah satunya terkait kesejahteraan perangkat desa.

"Ada delapan poin yang coba kami audiensikan dengan anggota dewan (DPRD Lamongan), salah satunya terkait keberadaan sekretaris desa (sekdes) PNS, yang kami kira cukup membebani desa setempat," ujar Zainul, saat ditemui usai audiensi di gedung DPRD Lamongan, Senin.

Baca juga: Diduga Korupsi, Asnaini, Kades Inspiratif Asal Aceh, Ditahan Kejaksaan

Hal tersebut, kata Zainul, karena sekdes PNS selama ini melakukan absen di kantor kecamatan sebelum melakukan aktivitas mereka di desa setempat yang menjadi prioritas tugas dalam bekerja dan mengabdikan diri.

Namun, selepas absen, tidak tahu lagi kapan kembali ke kantor desa.

"Ini yang saya kira harus menjadi acuan perhatian, karena mereka ini kan meski digaji pemerintah, tapi tunjangan menjadi beban desa. Sehingga kalau begitu, berarti kan tidak efektif, ini yang harus dievaluasi," ujar Zainul.

Selain persoalan efektivitas kinerja sekdes PNS, Papdesi juga menyoroti sekaligus berharap kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) yang ada di Lamongan.

Mereka mengharapkan ADD di Lamongan naik menjadi 15 hingga 17 persen.

Ini agar kesejahteraan kepala desa, BPD (Badan Permusyawarahan Desa), hingga pejabat RT/RW secara otomatis akan ikut terangkat.

Adapun beberapa poin tuntutan lainnya yaitu, penghasilan tetap, uang asuransi bagi para kepala desa setelah purna tugas, pengadaan mobil sehat untuk desa, peningkatan kendaraan dinas bagi para kades, serta peningkatan insentif pejabat BPD.

"Asuransi buat kita itu sudah berhenti sejak Mei 2019 kemarin, belum cair sampai hari ini. Padahal asuransi akhir periode adalah hak kita," ujar Zainul.

Jajaran DPRD Lamongan menyatakan, bakal membahas tuntutan para kades yang tergabung dalam Papdesi ini sesuai dengan aturan yang ada.

Termasuk, bakal memfasilitasi pertemuan antara para kades yang tergabung dalam Papdesi dengan pemegang kebijakan, dalam hal ini Bupati Lamongan.

"Minggu depan, kita akan undang perwakilan para kades dan pihak terkait, dalam hal ini pihak eksekutif untuk mencari fomula dan solusi yang tepat terkait tuntutan para kades ini," tutur Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur.

Baca juga: Gelapkan Dana Desa Rp 1,15 M, Kades dan Bendara Desa di Kulon Progo Ditahan