Kasus Robohnya Pendopo Kecamatan Jenggawah Mulai Diselidiki

JEMBER, KOMPAS.com - Robohnya atap pendopo Kecamatan Jenggawah di Jember, Jawa Timur, mulai diselidiki.

Kejaksaan Negeri Jember melakukan pemeriksaan terkait proses pembangunannya.

Sebab, proses pengerjaan rehabilitasi kantor ini sudah dilaporkan pada tim pengawal dan pengaman pemerintah serta pembangunan daerah (TP4D).

“Namun, saat masa kontrak habis, TP4D dari Kejari juga tidak melakukan pendampingan kembali,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jember Agus Budiarto, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Longsor di Limapuluh Kota, Akses Jalan Sumbar-Riau Buka Tutup

Menurut dia, dari hasil pendampingan di awal, TP4D tidak dilaporkan tentang kendala-kendala yang ada.

Padahal, tugas dan fungsi TP4D ikut membantu dan mendukung proses pengerjaan agar segera selesai sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Agus menduga ada indikasi penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam proses pengerjaan proyek rehabilitasi gedung.

“Tetapi, hal ini akan diklarifikasi terlebih dahulu kepada beberapa pihak,”tutur Agus.

Agus menjelaskan, pihaknya telah memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, pelaksana kerja dan pengguna anggaran, untuk dimintai keterangan.

Sampai hari ini masih dilakukan klarifikasi oleh Kejari Jember.

Kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu.

Selain itu, Komisi A DPRD Jember juga melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya.

Tujuannya untuk mengklarifikasi robohnya Kantor Kecamatan Jenggawah.

Namun, upaya anggota Dewan itu tidak membuahkan hasil.

“Sidak ini untuk mengetahui kejelasan tentang ambruknya kantor di Jenggawah. Tetapi Plt Kepala Dinas PRKT Cipta Karya tidak berada di tempat,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

Rencananya, Komisi A akan mengajak Dinas PRKT Cipta Karya untuk ikut mengecek langsung bahan yang dipakai oleh rekanan dalam pelaksanaan proyek.

Tabroni menyayangkan sikap dari perangkat daerah yang tidak kooperatif dalam hal ini.

Beberapa kali perangkat daerah tersebut dipanggil oleh DPRD Jember, namun tidak datang.

“Padahal masyarakat menantikan klarifikasi dari OPD tersebut,” kata dia.