Dedi Mulyadi: Pak Jokowi Tolak Presiden 3 Periode Sejalan dengan Golkar

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak jabatan presiden tiga periode sejalan dengan semangat Golkar selama ini.

Menurut Dedi, jabatan presiden dua periode merupakan amanah dari reformasi yang saat ini selalu dikawal oleh Golkar secara institusional.

"Pernyataan Pak Jokowi yang menolak presiden tiga periode sudah sejalan dengan spirit Golkar," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (02/12/2019).

Baca juga: Bamsoet: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Bukan dari MPR!

Dedi mengatakan, selama ini Golkar menolak wacana presiden tiga periode dan juga menolak presiden dipilih oleh MPR.

Sebab, kata Dedi, wacana itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pasca-reformasi dan pembaharuan.

"Karena itu tidak sejalan dengan semangat reformas dan pembaharuan yang dilaksanakan pasca-refomasi, dan Golkar di dalamnya ada perubahan," kata anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Menurut Dedi, masalah tersebut akan dibawa ke Musyawarah Nasional Golkar yang digelar Selasa (3/12/2019) besok, melalui pemandangan umum Golkar daerah.

"Itu akan kami gelorakan dalam pemandangan umum Golkar daerah di Munas. Apa yang Pak Jokowi sampaikan sejalan dengan Golkar," tandas wakil ketua Komisi IV DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menolak wacana presiden tiga periode dan pemilihan presiden oleh MPR yang digelembungkan beberapa kalangan. Jokowi menyebut, wacana itu sama saja dengan menampar muka Jokowi.

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

Jokowi mengatakan, sedari awal ia sudah menyatakan bahwa dirinya merupakan produk pemilihan presiden secara langsung yang merupakan amanah reformasi dan sesuai dengan UUD 1945.

Lalu, ada muncul wacana untuk amandemen undang-undang. Jokowi menegaskan ia menolak amandemen undang-undang.