KARAWANG, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengaku tak setuju dengan wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR).
"Jika pemilu tak langsung dilaksanakan, hanya akan melanggengkan oligarki politik. Pemimpin hanya lahir dari kelompok tertentu," kata Saan saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12/2019).
Baca juga: Suara Penolakan Presiden Dipilih MPR dan Penambahan Masa Jabatan
Menurut dia, usulan tersebut tak perlu ditanggapi serius. Sebab, sebagian anggota Komisi II DPR dan partai politik tetap menghendaki pemilu langsung.
Pria kelahiran Karawang ini mengaku, pemilu tak langsung bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Pilkada langsung kan merupakan koreksi dari pilkada tak langsung, yang sangat rawan sekali penyimpangan, distorsi, manipulasi, dan politisasi," katanya.
Baca juga: Wacana Presiden Dipilih MPR Dianggap Lagu Lama
Menurut Saan, pemilu tak langsung tidak menjamin mewakili suara rakyat. Padahal, dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
Selain itu, kata dia, pemilu tak langsung juga tidak menjamin biaya lebih murah karena rentan terjadi transaksi gelap antar calon dengan parpol untuk merekomendasikan seseorang.
"Praktik politik dagang sapi sesungguhnya ada di pemilu tak langsung itu," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.