Menteri Tenaga Kerja: 23 Juta Pekerja Indonesia Terdampak Otomatisasi di Era Revolusi Industri 4.0

SEMARANG.KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan, sebanyak 23 juta pekerja Indonesia sudah mulai terdampak oleh sistem otomatisasi di era revolusi industri 4.0.

"Sejak tahun 2016 hingga 2018 rata-rata terdapat 240 ribu yang sudah di-PHK karena dampak sistem otomatisasi tersebut. Maka harus dihadapi dengan serius," ungkap Ida saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, Selasa (26/11/2019).

Menurut Ida, diperkirakan akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak sistem yang serba otomatisasi sampai akhir 2030 mendatang.

"Selain itu di saat bersamaan juga akan muncul sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru selama revolusi industri 4.0," jelas Ida.

Baca juga: Serikat Pekerja: Penghapusan UMK Sistematis Memiskinkan Kaum Buruh

Hal tersebut menjadi tantangan yang berat bagi dunia kerja dalam negeri mengingat selama ini terdapat 57,64 persen tenaga kerja yang hanya lulusan di bawah SD dan SMP.

"Maka bisa dibayangkan ini benar-benar tantangan sangat berat. Karena tenaga kerja yang kita miliki komposisinya lebih besar yang tingkat pendidikannya di bawah SD dan SMP," jelas Ida.

Ida menjelaskan, saat ini terdapat 55,72 persen pekerja yang masih berkutat di sektor informal.

"Data yang kita dapatkan dari survei di lapangan, sampai dengan September 2019, ada 23 ribu pekerja Indonesia yang terdampak otomatisasi selama revolusi industri 4.0," paparnya.

Maka dari itu, Ida menyarankan kepada 6 hingga 29 juta pekerja harus mulai mengikuti pelatihan lagi agar mendapatkan pekerjaan yang baru.

"Kita perlu menambah kompetensi tenaga kerja dengan program triple skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling," kata Ida.

Baca juga: Fakta Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ditolak Serikat Pekerja hingga Diminta Jangan Petantang-Petenteng

Kendati demikian, Ida berharap BBPLK dalam memberikan pelatihan vokasi dapat semakin terintegrasi dengan informasi dunia kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, serta sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kita juga harus mampu melihat tren pasar. Hal itu sangat diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang ada," jelas Ida.

Saat ini, kata Ida, yang diperlukan adalah sebuah kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel dan kondusif sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Kita minta para kepala daerah bisa merespon tantangan ini dengan mengajak BBPLK berpikir visioner dan melakukan peningkatan SDM tenaga kerja kita," ujarnya.