Tahun Depan, Renovasi Sekolah Rusak Akibat Gempa Maluku Rampung

AMBON, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan renovasi sekolah yang rusak akibat gempa di Maluku akan rampung pada Januari 2020 mendatang.

Saat ini proses perbaikan sekolah-sekolah yang rusak baik SD, SMP, SMA dan sederajat tengah mulai diperbaiki.

“Kita target sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan Gubernur, tanggal 23 januari 2020," kata Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Timur Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Olahraga dan Pasar, Direktorar Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Usman Hermanto di Ambon, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Pasca-gempa Magnitudo 7,2 di Halmahera Selatan, 13 Meninggal hingga 26 Sekolah Rusak

Hermanto mengatakan jika pada akhirnya target tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pihaknya akan tetap melakukan perbaikan hingga semua sekolah selesai dikerjakan

Kasubdit Kelembagaan, dan Sarana Prasarana, Direktorat pembinaan SMK, Kemendikbud, Aryono, menyambut baik langkah Kementerian PUPR untuk menangani langsung renovasi maupun rekonstruksi sekolah yang terdampak gempa.

Dia menjelaskan jumlah SMA/SMK yang terdampak gempa di Maluku sebanyak 22 sekolah, tersebar di tiga kabupaten/kota yakni Kota Ambon 17 sekolah, Maluku Tengah 2 sekolah dan Seram Bagian Barat sebanyak 3 sekolah.

Baca juga: Sebanyak 26 Sekolah Rusak Akibat Gempa Bumi di Halmahera Selatan

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), kata Kepala Subdit Direktorat, Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Kemendikbud, Harnowo Susanto, ada 18 sekolah.

“Di tahun ini ada 15 sekolah yang ditangani, sedangkan tiga sekolah lainnya, yakni SMP Negeri 1 dan 3 Salahutu, serta SMP Negeri 3 Leihitu akan diupayakan perbaikannya tahun depan,” ujarnya.

Hermanto menjelaskan pihaknya akan merenovasi sebanyak 11 sekolah dasar terdiri dari, 3 sekolah di Kota Ambon, 2 sekolah di Seram Bagian Barat, dan 6 sekolah di Maluku Tengah. 

“Jadi semua infrastruktur pendidikan yang rusak telah dilimpahkan semua ke PUPR, untuk ditangani, jadi sekolah tidak boleh menggunakan dana apapun sekolah untuk hal ini,” pungkasnya.