BPBD NTB Akan Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Perpanjangan Masa Transisi Pasca Gempa

MATARAM, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat akan mengundang sejumlah bupati dan wali kota untuk dimintai pendapat terkait perpanjangan masa transisi pasca gempa.

"Terlebih dahulu kita akan rapat koordinasi, meminta masukan dari para bupati dan wali kota yang daerahnya terdampak," ujar Kepala BPBD NTB Ahsanul Khalik saat dikonfirmasi Jumat (15/11/2019).

Menurut Khalik, hasil pertemuan para bupati dan wali Kota kemudian akan dibahas di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: KPAI Desak Gubernur NTB Segera Berlakukan Moratorium Joki Cilik

"Dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang juga menghadirkan BPKP, BPK, Kemensos, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, BNPB, Sekretariat Presiden dan pihak Provinsi NTB," kata Khalik.

Selanjutnya, jika telah disepakati, tinggal menunggu keputusan dari gubernur untuk perpanjangan masa transisi darurat ke pemulihan.

Dikabarkan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa transisi darurat pasca gempa yang mengguncang NTB pada 2018 akan diperpanjang hingga 2020.