Tak Ingin Tuai Polemik Mirip di DKI, Ridwan Kamil Ingin Teliti soal Anggaran

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku akan lebih teliti dalam pengelolaan anggaran.

Ia pun tak ingin masalah tata kelola anggaran pemerintah menjadi sorotan masyarakat seperti di DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, akan menyisir setiap komponen pengajuan anggaran dari tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan tiap dana yang dikeluarkan tepat sasaran.

"Kita itu nggak bisa selalu apple to apple, kita harus mengikuti peraturan, kita ada monitoring dari komisi informasi, di level mana yang bisa dibuka. Kalau lihat komentar dari Ombudsman, yang nanti di-publish itu salah satunya setelah disisir dulu teliti, bukan yang masih mentah," ungkap Emil saat ditemui usai rapat paripurna bersama DPRD Jabar, Jumat (1/11/2019) petang.

"Jadi nanti insya Allah setelah penyisiran yang sekarang masih berkerja tim kami, nanti bisa ditampilkan seperti ekspektasi masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Pipa Pertamina Meledak di Cimahi, Ridwan Kamil Sebut Ada yang Telah Salahi Prosedur

Emil menjelaskan, Pemprov Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan sistem e-budgeting. Saat ini, kata Emil, sistem tersebut masih sedang dipersiapkan.

"Sedang beradaptasi, kan saya baru satu tahun jadi gubernur, jadi proses e-budgeting yang canggih itu masih berproses, belum sempurna," kata dia.

Soal transparansi, Emil menilai setiap daerah tak bisa dikomparasikan dengan daerah lain. Namun, ia memastikan semua proses pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan.

"Ya, intinya proporsional, transparansi sesuai janji gubenur karena gak bisa dibanding-bandingin ya, kami punya anggaran tentang desa, daerah perbatasan dan lain-lain. Saya mengukuti aturan," jelasnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Dino Patti Djalal Jadi Penasihat Hubungan Luar Negeri

Senada dengan Emil, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, transparansi komponen anggaran harus menyesuaikan aturan guna menghindari kegaduhan di masyarakat.

"Tadi kan Pak Gubernur akan melaksanakan sesuai aturan. Di Jakarta kan booming, akhirnya dibilang itu ini, itu ini. Transparansi ya harus, suami harus terbuka sama istri ini kan untuk masyarakat juga. Dibuka sampai komponen belanja, saya tidak mengatakan itu karena saya juga belum buka aturannya," jelasnya.